"Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS (QR Code Indonesian Standard) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan amat," ujar Presiden Jokowi pada peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara di Gedung Bank Indonesia (BI) Jakarta, Senin (29/8/2022).

 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi secara khusus meminta Gubernur BI Perry Warjiyo, dan jajaran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), mengawal penggunaan KKP Domestik di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah pusat hingga daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, dapat segera masuk ke ekosistem pembayaran ini, agar tercipta kecepatan dalam sistem pembayaran.

 

"Saya minta Pak Gubernur Bank Indonesia, kemudian perbankan terutama Himbara betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk segera masuk ke sistem ini, ke platform ini, sehingga terjadi kecepatan pembayaran. Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita," tuturnya.

 

 

Kepala negara juga kembali mengingatkan agar ekosistem pembayaran yang telah terbangun ini, dapat mendukung peningkatam belanja pemerintah untuk produk-produk buatan dalam negeri.

 

"Saya sudah pesan betul, saya pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak, dari PNBP masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor," ungkap Presiden.

 

Presiden Jokowi pun menginstruksikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk secepatnya merampungkan sistem yang akan mengawal proses realiasasi pembelian produk-produk dalam negeri, yang berbasis teknologi digital.

 

Menurut Jokowi, pembelian produk dalam negeri akan sangat berdampak pada pergerakan ekonomi, khususnya ekonomi masyarakat.

 

"Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp800 triliun, realisasi sudah lebih dari Rp400 triliun sudah lebih dari target, tapi kalau bisa masuk ke Rp800 triliun dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan," jelasnya.

 

Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta agar sistem QRIS dapat terhubung antarnegara, khususnya negara ASEAN, sehingga dapat memudahkan UMKM dan dunia pariwisata, untuk berhubungan dengan negara-negara lainnya. 

 

"Memudahkan dunia pariwisata kita untuk berhubungan dengan negara-negara lain baik dengan Thailand, dengan semua negara ASEAN, dan kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna, tapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya makin banyak," harap Presiden.