16 Contoh Pengingkaran Kewajiban Sebagai Warga Negara dan Upaya Pemerintah Menanganinya

30 Agustus 2022 14:30 WIB
Melanggar lalu lintas merupakan salah satu contoh pengingkaran Kewajiban Sebagai Warga Negara (ilustrasi)
Melanggar lalu lintas merupakan salah satu contoh pengingkaran Kewajiban Sebagai Warga Negara (ilustrasi) ( Kompas.com)


Sonora.ID - Ada beberapa contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang perlu dihindari. Apa saja?

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang (UU).

Hak dan kewajiban warga negara saling berkaitan satu sama lain. Jika warga negara ingin mendapatkan haknya, maka mereka juga harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu.

Misalnya saja membayar pajak kendaraan, menaati lalu lintas dan lain sebagainya.

Jika kewajiban tersebut dilanggar, seorang warga negara dianggap melakukan pengingkaran kewajiban warga negara.

Berikut beberapa contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang harus dihindari:

Baca Juga: Contoh Ancaman di Bidang Ideologi: Akibat dan Upaya Penyelesaian

Contoh Pengingkaran Kewajiban Sebagai Warga Negara

Ada berbagai contoh pengingkaran kewajiban dari yang sederhana hingga berat. Berikut ulasannya dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan:

  1. Buang sampah sembarangan
  2. Tidak memakai helm saat berkendara
  3. Tidak membawa STNK saat berkendara
  4. Tidak memiliki SIM
  5. Melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sejenisnya.
  6. Merusak fasilitas umum milik negara, seperti melakukan vandalisme tempat-tempat umum, merusak jaringan telepon dan lain sebagainya.
  7. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
  8. Tidak membayar pajak
  9. Melanggar hak asasi manusia orang lain
  10. Melanggar kewajiban pendidikan dasar
  11. Melakukan perbuatan yang dapat memecah belah bangsa
  12. Membuat kerusuhan di negara lain
  13. Melakukan tindakan tidak jujur
  14. Tidak menghormati bendera, lambang negara dan lagu kebangsaan
  15. Melakukan penebangan liar
  16. Diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu.


Upaya Pemerintah Menangani Kasus Pengingkaran Kewajiban Negara

Dalam buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara antara lain:

1. Penegakan supremasi hukum

Penegakan supremasi hukum diwujudkan dengan memproses secara hukum setiap kasus pengingkaran kewajiban warga negara.

Dengan hal ini diharapkan kasus pengingkaran kewajiban warga negara dapat dicegah atau berkurang. Penegakan supremasi hukum melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan lembaga peradilan.

2.Peningkatan kinerja para penegak hukum

Kinerja penegak hukum diperlukan untuk menjamin tegaknya supremasi hukum dalam mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara.

3.Pengoptimalan peran lembaga yang berwenang menegakkan hak dan kewajiban warga negara

4.Penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara pada masyarakat

Salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah adalah kurangnya kesadaran berbangsa di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami prinsip-[rinsip eksadaran berbangsa dan bernegara untuk mencegah dan menangani masalah-masalah tersebut.

Pemahaman tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, para penegak hukum dan lembaga serta masyarakat.

Demikian contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dan beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegahnya. 

Baca Juga: Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila dari Sila 1 sampai 5

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm