Sonora.ID - Pada periode 16 September 2022 sampai dengan 27 April 2023, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjuk M. Afif Hasbullah sebagai Ketua KPPU menggantikan Ukay Karyadi.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur dalam siaran persnya diterima Jumat (16/9/2022) mengatakan, pergantian kepemimpinan ini ditetapkan dalam Rapat Komisi yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 di Jakarta.
Sementara itu, Penetapan Ketua KPPU ini sejalan dengan Keputusan Presiden No. 75/1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi.
Dalam menjalankan amanah tersebut, M. Afif Hasbullah didampingi Guntur Syahputra Saragih yang telah menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua KPPU sejak tanggal 16 Desember 2020.
Baca Juga: Dugaan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat, KPPU Lakukan Penyelidikan Atas Google
M. Afif Hasbullah, atau akrab dipanggil Gus Afif, merupakan doktor di bidang hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Afif menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di bawah bimbingan Prof. Djawahir Thontowi, Ph.D dan Magister Hukum Kenegaraan pada Universitas Gadjah Mada di bawah bimbingan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.
Pada awal karirnya, Gus Afif aktif di lingkup pendidikan sebagai akademisi di Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan, yang kemudian mengantarkannya menjadi Rektor di Universitas tersebut pada tahun 2014 hingga 2017.
Setelah menjabat sebagai Rektor, Gus Afif aktif sebagai Ketua Senat Akademik, suatu jabatan non struktural di Kampus.
Gus Afif yang lahir di Lamongan pada 1976 ini pernah menerima penghargaan IHRDP Silver Award dari International Human Resources Development Program dan Researchers & Educators Award dari Academic International Consortium of Indonesia (AIC Indonesia).
Afif juga tercatat sempat aktif sebagai Konsultan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Reviewer bagi calon penerima beasiswa pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI, serta aktif menulis karya ilmiah pada bidang persaingan usaha, hukum, ekonomi, maupun sosial-keagamaan, yang telah diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional.
Baca Juga: Harga CPO Sudah Turun, KPPU Sarankan Penyesuaian HET Minyak Goreng