"Seluruh undangan melalui Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW. Data bersumber dari pusat. Kami dari dinsos mengupdate pencairan dana yang disalurkan PT Pos sampai saat ini masih berlangsung," pungkasnya.
Di lain pihak, Anggota DPRD Kota Makassar, A Hadi Ibrahim Baso justru mengucapkan prihatin terhadap kebijakan kenakan BBM. Menurutnya, BLT bukan solusi tapi menambah masalah nantinya.
"Hati-hati pemerintah yang zolim terhadap rakyatnya. Di tengah kepedihan masyarakat pemerintah tidak pro raykat," ucapnya.
Hadi pun mengaku lebih memilih subsidi BBM dibanding BLT. Sebab, penyaluran BLT kerap terkendala pendataan. Karena itu prosedur pendataan BLT harus teliti dan transparansi.
"Itu yang kita harapkan sebenarnya. Karena biasanya keputusan pusat biasanya merepotkan pemerintah daerah," tandasnya.
Baca Juga: Pemkab Landak Salurkan Bansos BBM ke 180 Pedagang di Kecamatan Ngabang