Surabaya, Sonora.Id - Pemerintah diminta segera bereaksi, jemput keluhan masyarakat Nelayan Indonesia, yang kini mengalami kesulitan Bahan Bakar (BBM). Hal itu di disampaikan Anggota Dewan Penasehat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur dalam menanggapi Hari Maritim Nasional yang diperingati pada 23 september setiap tahunnya.
Menurut penerima nominator tokoh Maritim. Sejauh ini, Pemerintah nampaknya belum bisa memberikan perhatian dan melindungi para Nelayan di Indonesia, sebab para nelayan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan armadanya, untuk melaut.
"Untuk mendapatkan BBM bersubsidi, Nelayan diminta memberikan data dari pemerintah desa dan kecamatan, dan dijatah Rp50.000 per hari, atau bila menggunakan pertalite, para nelayan hanya dijatah 6 liter," kata Bambang Haryo.
Dikatakan anggota DPR-RI periode 2014-2019, kondisi yang dialami nelayan membuat prihatin. Padahal, kata Bambang Haryo, sesuai UU ESDM no 6 tahun 2014, semestinya para nelayan berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi secara prioritas dengan jumlah maksimal yang diberikan 25 ribu liter perkapal perbulan tanpa melihat besar kecilnya kapal.
"Seharusnya, mereka mendapatkan jatah BBM bersubsidi tanpa dipersulit sebesar 833 liter perhari. Sebagaimana yang dikeluhkan Nelayan di pesisir utara Jawa Timur, mereka hanya membutuhkan BBM sebesar 50 Liter saja, perhari, namun yang terjadi bertolak belakang dengan perintah Undang-Undang," ungkap alumni Teknik Perkapalan dan Kelautan ITS Surabaya.
Baca Juga: Mengapa Indonesia Disebut Negara Maritim? Simak 5 Alasannya Berikut Ini
Dilanjutkan anggota dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Jargon MARITIM yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Jokowi, jangan hanya sekedar jargon, namun dapat dilaksanakan. Sejauh ini, kementerian terkait serta pertamina belum mampu mengimplementasikan keiinginan daripada Presiden Jokowi dan mereka tidak paham bahwa hasil perikanan yang seharusnya melimpah di Indonesia dengan jumlah spesies ikan terbanyak nomor 2 dunia serta pusat terumbu karang terbesar di dunia yang merupakan rumah ikan yang ada di Lautan Indonesia yang mempunyai luas 3.273.810 km² 3 kali lipatnya dari luas daratan kita.
Sebagai Negara Kelautan (Maritim), kata Bambang Haryo, Indonesia hanya mempunyai hasil produk perikanan sebesar 6juta Ton setiap tahun, masih jauh lebih rendah dari produksi perikanan China sebagai negara kontinental (daratan) yang produksinya sebesar 55,8 juta ton.
"Harusnya pemerintah sadar ikan hasil tengkapan nelayan kita dapat mewujudkan generasi cerdas, kuat dan mempunyai produktivitas tinggi dalam setiap kegiatan yang bisa mendukung kemajuan dan kesejahteraan Bangsa Indonesia, harusnya produk ikan di Indonesia berlimpah dan murah sehingga seluruh masyarakat Indonesia dari semua golongan bisa mengkonsumsi ikan dengan maksimal," kata pemilik sapaan akrab, BHS.
"Alhamdulillah terimakasih kepada para nelayan pejuang devisa dan gizi untuk masyarakat Indonesia sehingga saya ditetapkan sebagai nominasi tokoh Maritim Nasional bersama 6 Tokoh lainnya. Semoga Maritim Kita Jaya dan Para Nelayan Sejahtera," jelas BHS.