Demikian diceritakan Mgr PC Mandagi kepada para wartawan, setibanya kembali di Indonesia, di Jakarta pada Rabu (28/09/2022).

 

Mgr Mandagi sendiri diketahui bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan, Rabu (21/09/2022).

“Jika harapan ini terkabul, tentu kunjungan ke Merauke akan menjadi salah satu agenda yang penting dan bahkan luar biasa bagi Keuskupan Agung Merauke. Saya juga meyakini bahwa umat Katolik seluruh Papua memiliki harapan yang sama,” ujar Uskup Agung Merauke itu.

 

Jika harapannya terkabul dan menjadi agenda perjalanan Paus Fransiskus, ada beberapa prosedur yang harus dilewati dan ditaatinya  baik secara gerejani ataupun secara kenegaraan.

 

Mgr Mandagi menyadari bahwa untuk melewati prosedur tersebut, dirinya harus berkordinasi dengan banyak pihak.

Pertemuan dan harapan Mgr Mandagi saat bertemu Paus Fransiskus ini menindaklanjuti pernyataannya setahun yang lalu saat menerima kunjungan Pendiri Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI) AM Putut Prabantoro, dan  yang sekaligus juga Presidium Bidang Komunikasi Politik ISKA (Ikatan Sarjana Katolik Indonesia), di Merauke (01/06/2021).

 

Dalam pertemuan itu, Mgr Mandagi menegaskan, dirinya akan mengundang Paus Fransiskus untuk berkunjung ke Merauke saat pimpinan Gereja Katolik Sedunia itu mengadakan lawatan ke Indonesia.

Namun, ada satu syarat yang harus terpenuhi jika berharap Paus Fransiskus hadir di Merauke.

 

Dalam pernyataan pada Juni 2021 itu, Mgr Mandagi mensyaratkan kehadiran Paus Fransiskus di Merauke hanya dimungkinkan jika Wilayah Papua Selatan menjadi Provinsi tersendiri.

 

Undangan ini dikatakan sebagai bentuk kontribusinya untuk menyelesaikan masalah Papua dengan cepat, damai, tanpa dendam dan dalam ikatan NKRI.

Bagi Mgr Mandagi, terbentuknya wilayah Papua Selatan menjadi provinsi baru hasil pemekaran di Papua merupakan pemecahan strategis dan sekaligus penyelesaian atas masalah Wilayah Papua termasuk konfliknya.

 

Sebagai Uskup Agung, dirinya juga ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Papua tidak seperti suara-suara para propagandais dan pendukung pemisahan diri Papua dari NKRI.

 

Baca Juga: BKKBN Rumuskan Empat Program Prioritas di 2023, Apa Saja Itu?

Mgr Mandagi, yang merupakan salah satu tokoh perdamaian konflik Maluku ini, melihat adanya ketidakadilan dalam distribusi dana otsus Papua dan digunakan tidak secara bijak sehingga menghambat pembangunan daerah-daerah di Papua.

 

Rentang kendali pemerintahan untuk Papua dengan wilayah yang begitu luas, merupakan alasan lain, karena sangat tidak  efektif untuk pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

 

Uskup Mandagi juga melihat, sebagian para pemimpin daerah di Papua kurang memberikan contoh yang baik dan bijak bagi masyarakatnya.

 

Yang paling parah adalah, stigma buruk atas Papua dari dunia luar berdampak pada Wilayah Papua Selatan yang damai dan aman.

Menanggapi terbentuknya Provinsi Papua Selatan, Mgr Mandagi menegaskan dirinya tidak menduga akan terjadi secepat ini.

 

“Terus terang saya tidak menyangka bahwa setahun setelah pernyataan saya, Papua Selatan terbentuk. Bahkan terbentuknya bersamaan dengan Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan pada 30 Juni 2022. Ini merupakan karya Allah melalui tangan-tangan yang menginginkan Papua damai, sejahtera serta ketidakadilan dihilangkan. Oleh karena itu, saya akan memenuhi janji saya untuk mengundang Paus Fransiskus ke tanah Papua Selatan,” ujar Mgr Mandagi.

Sebulan sebelum terbentuknya tiga provinsi Papua baru hasil pemekaran, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terbang ke Vatikan dan atas nama Presiden Joko Widodo mengundang Paus Fransiskus untuk berkunjung ke Indonesia.

 

Undangan itu disampaikan Yaqut Ketika bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan pada awal Rabu, 8 Juni 2022.