Makassar, Sonora.ID - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) menarget kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bisa diselesaikan sebelum akhir tahun ini.
Karena itu, BNPB senantiasa mengevaluasi progres penanganan PMK di daerah, tak terkecuali Sulawesi Selatan.
Demikian seperti disampaikan Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan usai menggelar rapat bersama stakeholder terkait di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (5/10/2022).
Menurutnya dari hasil monitoring, sejauh ini penanganan PMK di Sulawesi Selatan berjalan cukup baik. Namun pihaknya masih akan melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan empat strategi pengendalian PMK dilaksanakan secara maksimal.
"Progres penanganan PMK memasuki bulan ke empat ini bagus. Cuma kami akan verifikasi di lapangan sekaligus kita akan berikan evaluasi sehingga di November, maksimal desember kasus bisa clear," ujar Mayjen Fajar.
Verifikasi lapangan akan dipusatkan di tiga kabupaten yakni Jeneponto, Gowa dan Maros.
Baca Juga: Dirjen PKH Laporkan Kasus PMK di Sejumlah Wilayah Menurun, Dimana?
Adapun empat strategi penanganan PMK, kata Mayjen Fajar, yang pertama adalah biosecurity, selanjutnya vaksinasi bagi sapi sehat, pemotongan bersyarat bagi sapi terjangkit dan terakhir adalah testing.
"Ini kunci utama yang kita terapkan di seluruh 22 provinsi terdampak PMK di Indonesia," ucapnya.
Lebih lanjut ia menyebut, secara komulatif terdapat sebanyak 8 ribu kasus PMK di Sulsel. Namun kini tersisa 3 ribu kasus dengan angka kesembuhan cukup tinggi.
"Artinya sisanya itu dapat disembuhkan dan potong bersyarat, dimaknai bahwa 4 strategi sudah dilaksanakan di sulsel," jelasnya.
Ia berharap, satgas di daerah komitmen membasmi PMK. Sebab jika berlanjut akan berdampak negatif baik untuk ekonomi maupun sosial.
"Sosialisasi akan kami galakkan. Kalau pengen sapi sehat ya vaksin. Ketika sakit kasih obat dan vitamin. Ketika potong bersyarat ada kompensasi maksimal senilai Rp 10 juta," pungkasnya.