Pontianak, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengadakan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Tim Percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kamis (13/10).

Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Linda Purnama menerangkan, rakor ini bertujuan menyamakan persepsi dan pengetahuan semua yang terlibat dalam tim teknis percepatan peningkatan IPM di Kalimantan Barat tentang capaian IPM, untuk diperolehnya gambaran pelaksanaan rekomendasi sesuai tugas pokok dan fungsi OPD terkait.

Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan faktor-faktor pendukung upaya percepatan peningkatan IPM di Kalimantan Barat.

Saat ini Pemprov Kalbar sudah membuat draf tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).

Hal ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten/Kota yang tergabung dalam tim percepatan peningkatan IPM.

Baca Juga: Akibat Intensitas Hujan Tinggi, 8 Kabupaten di Kalbar Terendam Banjir

Tim tersebut diminta untuk segera melakukan aksi dan kerja nyata pada 3 dimensi yang berpengaruh besar terhadap peningkatan nilai IPM, yakni Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, Dimensi Pengetahuan, dan Dimensi Standar Hidup Layak.

"Dikarenakan capaian IPM Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada tahun 2021 berada di angka 67.90 dan lebih rendah dari capaian IPM nasional dengan angka 72.29. Meskipun angka IPM Kalbar meningkat 0.24 poin atau tumbuh 0.36% dibanding tahun 2020, dan berada pada zona sedang. Namun secara nasional, Kalbar berada di posisi ke-30 dari 34 provinsi di Indonesia," jelas Linda. 

Tiga provinsi dengan nilai IPM tertinggi adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan timur. Sedangkan provinsi yang berada di bawah Kalbar yaitu Provinsi Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat, dan Papua.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menyampaikan rakor ini bertujuan merampungkan dokumen rencana aksi peningkatan IPM Kalbar.

Rencana aksi ini berusaha untuk menyusun strategi, termasuk program pelaksanaan yang nantinya diharapkan bisa menjadi pedoman dalam lompatan-lompatan besar terkait peningkatan IPM di Kalimantan Barat.

"Jadi, penyusunan rencana aksi ini bisa menjadi acuan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam melakukan percepatan atau lompatan-lompatan peningkatan IPM di Kalimantan Barat," ujarnya.

Baca Juga: Wagub Ria Norsan Optimis Kafilah Kalbar Masuk 10 Besar MTQ Tingkat Nasional ke-XXIX