Makassar, Sonora.ID - Pemidahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan bukanlah hal baru. Rencana ini sudah lama digaungkan oleh Presiden sebelumnya.

Mulai dari era Presiden Soekarno hingga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Beberapa kandidat Ibu Kota Negara yang pernah diusulkan diantaranya Palangka Raya oleh Presiden Soekarno dan Jonggol oleh Presiden Soeharto.

Pada tahun 2010, Presiden SBY mendukung gagasan untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru, karena masalah lingkungan dan overpopulasi Jakarta. Lalu pada April 2017, Presiden Joko Widodo memerintahkan Bappenas untuk menyusun kajian pemindahan ibu kota negara.

Dua tahun kemudian, tepatnya 29 April 2019, Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Keseriusan Pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara ini ditunjukkan dengan disahkannyaundang-undang IKN nomor 3 Tahun 2022 pada tanggal 18 Januari 2022.

Banyak peredebatan terkait dengan pemindahan ibu kota ini, ada yang pro maupun kontra. Mereka yang pro terhadap keputusan tersebut menilai Indonesia memerlukan Ibu Kota baru karena padatnya pulau Jawa. Anggapan lain menyebut, lokasi ibu kota baru nantinya aman dari bencana, serta dapat menjadi pusat pemerintahan. Sementara, Jakarta menjadi kota pusat perdagangan dan fokus membangun ekonomi.

Baca Juga: Puan Maharani Seharian Bersama Jokowi Tinjau IKN Nusantara

Lantas bagaimana dampaknya bagi Makassar? Proses pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai bakal menguntungkan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Khususnya Makassar yang dikenal pintu gerbang Indonesia Timur. Pasalnya, seluruh jalur penerbangan yang ingin menuju ke daerah provinsi maupun kabupaten/kota di bagian Indonesia Timur harus transit di Makassar.

Pengurus Pemuda Tani HKTI Sulsel, Andi Sriwulandani saat Diskusi Publik 'Efek Ekonomi Terhadap Perpindahan Ibu Kota di Makassar baru-baru ini mengatakan, hubungan historis dan ekonomi antara Kalimantan dan Sulsel sangat erat. Makanya, diharapkan IKN ini ikut menggeliatkan ekonomi Sulsel.

"Ketika IKN ini terealisasi maka akan ada aktivitas di sekitar Kaltim. Khusus Sulsel, saya optimis. Kaltim itu kuat dalam hal konstruksi. Sulsel kuat di industri semen, perkebunan dan ternak. Ini akan saling menopang," kata Andi Sriwulandani.

Apalagi, lanjutnya, Pemerintah Pusat mengklaim pemindahan IKN ini ramah lingkungan dan akan melibatkan masyarakat lokal. Tentu masyarakat menaruh optimistis tinggi terhadap pemindahan IKN ini.

"Saat sekarang ini kita sudah masuk negara berkembang. Untuk menjadi negara maju, pertumbuhan ekonomi kita harus terus berkembang. Minimal tiga kali lipat dari sekarang. Dibutuhkan kerjasama tim, kelompok, dan golongan,"tandasnya.

(Andi Amiduddin Sangkawana)