Pontianak, Sonora.ID - Pada Jumat 29 Oktober 2022 bertempat di Rumah Adat Melayu Kalimantan Barat diselenggarakan Focus Group Discussion bertajuk dengan agenda Menghimpun Aspirasi Masyarakat Kalbar Untuk Perbaikan Polri dengan mengangkat tema “Menakar Kinerja Antara Harapan dan Kenyataan, Sebuah Refleksi Menuju Polri yang Peduli, Melayani dan Terpercaya”.

Pada kegiatan Forum Group Discussion kali ini mendatangkan narasumber diantaranya dari Akademisi hingga tokoh – tokoh penting terkait.

Pada kegiatan FGD ini memang menghimpun aspirasi dari masyarakat Kalbar untuk perbaikan di Institusi Polri yang lebih baik, diakarenakan seperti kita ketahui ada beberapa oknum yang bermasalah di institusi Polri sehingga menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Akademisi dari Universitas Tanjungpura, Dr. Syarifah Ema Rahmaniah, M. Ed. Mengatakan kurikulum di Akademi Kepolisian memang harus ada Rekonstruksi dikarenakan masyarakat membutuhkan pendekatan yang humanis dari Kepolisian sebagai pelayan publik. 

“Perlu adanya metode yang bersifat tantangan di era global misalnya Polisi harus peka teknologi, tidak mudah termakan Hoaks, dan jangan sampai tebang pilih dalam penegakan hukum,” tegasnya.

Ema juga berujar bahwa seharusnya ada masukan – masukan dari masyarakat yang bisa dijadikan materi di dalam Akademi Kepolisian.

“Dari sisi akademisi memang butuh perbaikan dari tahap awal seperti dari kurikulum terkait softskill, misalnya menyelesaikan masalah dengan tetap menjunjung tinggi etika dan moralitas, dan itu bukan perkara yang mudah untuk asesmennya. Serta harus ada evaluasi mengenai proses perekrutan awal,“ tambahnya.

Baca Juga: 18 Anggota Panwascam Dilantik, Wawako Pontianak Berpesan Jalankan Tugas Secara Profesional

Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi Kalbar Rihat Natsir Silalahi, SE., M.Si., mengusulkan agar dibuatnya Indikator Kinerja atau biasa disebut KPI (Key Performance Indikator) untuk  program kerja yang terkait dengan fungsi Kepolisian UU No.2 tahun 2002, yaitu Kepolisian sebagai Penganyom, Pelindung, Pelayan, Penegak Hukum, serta Pemelihara Kamtibnas.

“Kita harapkan juga ada ruang publik yang transparan, karena dengan transparansi itu akan memproses akuntabilitas. Dalam hal ini negara harus memfasilitasinya menjadikan Polri yang berintegritas dan profesional, “ jelasnya.

Dirinya juga menyoroti mengenai proses rekrutmen calon anggota Polri yang harus profesional dan transparan.

“Supaya bisa profesional harus diperhatikan saat melakukan rekrutmen, menggunakan merit sistem, serta transparan, untuk rekrutmen merit sistem harus menjadi budaya kerja di tubuh Polri, dan bebas dari kepentingan politik dan bisnis, “ pungkasnya. 

Baca Juga: Wawalkot Pontianak Sebut Peran Aktif Stakeholder Dukung Turunkan Angka Stunting