Wakil Rektor Bidang Keuangan dan SDM UPI Bandung Adang Suherman (kiri), Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik (tengah), Ketua IKA UPI Enggartiasto Lukita (kanan) usai penandatangan MoU, akhir pekan lalu/Gun (
)
Bandung, Sonora.ID - Banyak perusahaan lebih mengincar mahasiswa yang baru lulus dari universitas karena dianggap akan memiliki jenjang karier lebih luas.
Walau demikian, ada juga perusahaan yang memiliki pertimbangan dalam memilih mereka, apakah memilih fresh graduate atau yang sudah berpengalaman dalam kerja.
Terkait dengan ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat (Jabar) berusaha menjadi jembatan antara dunia kerja dengan para lulusan universitas ataupun akademi.
"Kami dari Apindo Jabar berusaha menjadi jembatan antara mahasiswa atau mereka yang telah lulus, dengan dunia kerja, serta berusaha membantu memberikan solusi atas tantangan ketenagakerjaan di Jawa Barat," ucap Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik usai acara penandatanganan nota kerjasama program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) antara Apindo Jabar dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) serta Ikatan Alumni UPI, akhir pekan lalu di Kampus UPI Bandung.
'Selama ini industri melihat ada gap antara kampus dengan dunia kerja, terutama kemampuan lulusan baru untuk bersaing di tempat kerja," tutur Ning.
"Biasanya mereka itu endurance nya masih sangat rendah. Mereka juga tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menempati jabatan atau pekerjaan tertentu. Itulah kemudian kita hadir dan melakukan MoU ini, sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia kompeten dan siap kerja,” tegas Ning yang sekaligus hadir pada pelantikan Pengurus Pusat IKA UPI masa Bakti 2022-2027.
Lebih lanjut Ning memaparkan bahwa harus ada tercipta kolaborasi antara dunia usaha dengan UPI atau IKA UPI. Salah satu contohnya ialah kebijakan pemagangan yang semula hanya tiga bulan menjadi satu hingga dua semester.
"MoU ini juga sebagai bentuk dari pengembangan pola pemagangan baru. Jadi dengan proses pemagangan yang tepat selama satu sampai dua semester maka akan memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran bagi lulusan sebelum memasuki dunia kerja," papar Ning.
“Ini sangat luar biasa sekali ya. Dulu, terus terang saja, ketika mahasiswa melakukan magang biasanya kita pengusaha itu agak keberatan karena mahasiswa yang magang tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Kalau magang itu mentality nya yang harus ada, behaviournya juga," ungkap Ning.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Bidang Diklat, Litbang, Produktivitas, K3, dan Sertifikasi Apindo Jabar Rosa Haryani Setiawati, bahwa ada pengalaman dimana pengusaha yang "kapok" menerima mahasiswa magang.
"Ada juga pengusaha yang trauma, karena ketika mereka ditaruh di tempat yang agak krusial, dia kemudian menyebarkan apa yang sudah dia kerjakan. Padahal itu rahasia perusahaan. Karena banyak kejadian itu, akhirnya banyak pemagang itu ditempatkan di tempat yang tidak penting," kata Rosa.
Untuk itu menurutnya, pola pemagangan selama 1-2 semeter diharapkan mampu menciptakan "trust", sehingga kapabilitas calon karyawan betul-betul terasah. Dengan demikian, lanjut Rosa, semua pihak akan mendapatkan benefit.
Diakhir, Ning mengatakan, bahwa semua ini merupakan hasil pembicaraannya dengan Ketua Umum IKA UPI Enggartiasto Lukita.
"Ini pun hasil dari beberapa kali saya bicara dengan Pak Enggar, bila sudah ada trust, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja secara memadai, sedangkan perusahaan mendapatkan lulusan yang siap kerja dan teruji. Apalagi anggota Apindo itu ada lebih dari dua ribu perusahaan, jadi kami siap berkolaborasi dengan mereka," pungkas Ning.
Untuk diketahui, dalam acara penandatanganan nota kerjasama program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) antara Apindo Jabar dengan UPI Bandung dan IKA UPI, turut dihadiri pula oleh Ketua Umum IKA UPI Enggartiasto Lukita, Wakil Rektor UPI Bidang Keuangan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia Adang Suherman, Sekretaris Majelis Wali Amanah (MWA) UPI, Ketua Senat Akademik, para Dekan Fakultas, serta sejumlah sesepuh alumni UPI, baik Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat mau pun Dewan Pakar.