Bagikan :
:quality(50)/photo/2022/10/31/whatsapp-image-2022-10-31-at-18-20221031081654.jpeg)
Sonora.ID - Dalam upaya mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur di Indonesia harus diiringi dengan pembangunan manusia dan ekosistem hidup layak.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2022 di Kantor PUPR Jakarta, Senin (31/10).
“Untuk mendorong transformasi ekonomi dan lepas dari tekanan pandemi Covid-19. Kita tidak cukup hanya memperbaiki infrastruktur dasar saja tapi juga membangun ekosistem untuk hidup layak,” ucap Menko PMK.
Lanjutnya, hal tersebut sesuai dengan arahan presiden dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional 2023 yang di antaranya membahas tentang pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia.
“Kalau saya boleh menyampaikan, pembangunan infrastruktur itu prasyarat pembangunan. Tapi kalau pembangunan sendiri adalah pembangunan manusianya,” ungkap Muhadjir.
Menurutnya, dua-duanya memiliki peran sejajar karena sama pentingnya dan saling menentukan Indonesia ke depan.
Baca Juga: Pertemuan Presiden Jokowi dengan DPP PKB, Bahas Subsidi BBM hingga Bonus Demografi
Menko PMK menambahkan, saat ini Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah bersama, yaitu masih ditemuinya kemiskinan ekstrem pada sekitar 5 juta penduduk (2,04%) dan angka stunting masih di kisaran 24%.
Upaya terobosan harus dilakukan agar kemiskinan ekstrem dapat dihapuskan pada tahun 2024 dan stunting dapat diturunkan menjadi 14% pada tahun 2024. Kedua persoalan ini harus kita tuntaskan bersama.
“Kami berharap PUPR dan Pak Basuki memprioritaskan kemiskinan. Titik kantong kemiskinan ekstrem harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya luarnya saja. Kita juga harus bangun ekosistem agar mereka dapat hidup berkelanjutan,” jelasnya.
Adapun fenomena kemiskinan ekstrem dan stunting adalah persoalan multidimensi. Pada keluarga dengan pendapatan sepuluh persen terbawah, 80%=nya dapat ditemui persoalan kemiskinan maupun risiko stunting.
“Mereka terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar, sehingga pendidikannya rendah, kesehatan menurun, tidak terakses air bersih, menghuni rumah tidak layak, tidak produktif dan berpendapatan rendah,” tutur Menko PMK.
Baca Juga: Tanggal Merah Bulan November 2022 Serta Hari Penting Nasional dan Internasional
PUPR Tangani 55 Ribu Rumah Tak Layak
Dalam menyelesaikan permasalan tersebut, kata Muhadjir, perlu dilakukan upaya kolaboratif dan sinergi atas ketiga strategi, yakni pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan.
“Pembangunan infrastruktur merupakan upaya dalam strategi mengurangi kantong kemiskinan, sementara melibatkan masyarakat merupakan strategi untuk mengurangi beban dan juga peningkatan pendapatan,” tuturnya.
Namun demikian, dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, Kementerian PUPR tercatat telah menangani 55 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan 17 lokus dilakukan intervensi secara terintegrasi.
“Dengan tulus, Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas upaya Kementerian PUPR dalam mengurangi kantong kemiskinan dan tentunya upaya tersebut sekaligus menyelesaikan persoalan stunting pada masyarakat rentan miskin,” kata Muhadjir.
Muhadjir berharap, Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bidang PUPR Tahun 2022, dapat menjadi titik temu dalam menyepakati sasaran maupun wilayah sehingga terbentuk keterpaduan dalam pembangunan sehingga berhasil guna untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Saya berharap sumbangan pupr dalam membangun Indonesia dan merealisasikan visi presiden terutama yang berkaitan dengan stunting kemiskinan ekstrem dan harus kita tangani sebaik-baiknya,” jelasnya.
Baca Juga: Kembangkan Budaya Riset di Indonesia, BRIN Konversi LKIR dan NYIA di tahun 2023
Pilih Skala Prioritas
Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Wilayah PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan, forum tahunan Rakorbangwil 2022 PUPR merupakan hulu perencanaan dan pemograman PUPR yang bertujuan menyepakati kawasan prioritas untuk ditangani tahun 2024.
“Setidaknya, 21 kawasan strategis prioritas akan disepakati pada acara pembukaan Rakorbangwil. Kami berharap hasil pembangunan ini menjadi referensi untuk pembangunan lainnya,” kata Arief.
Adapun acara tersebut diselenggarakan secara hybrid. Sebanyak 72 peserta hadir secara luring dan 95 orang secara daring.
Baca Juga: Menkes Klaim Jumlah Kasus Gagal Ginjal Akut di Tanah Air Turun Hingga 95 Persen
:quality(50)/photo/2024/12/22/32133_es-telerjpg-20241222083042.jpg)
:quality(50)/photo/2022/11/14/hyeri-smilejpg-20221114105357.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/12/20240513_ilustrasi-zodiak-paling-20241112105419.jpg)
:quality(50)/photo/2024/12/22/hq720-64jpg-20241222071816.jpg)