Bagikan :
:quality(50)/photo/2022/11/02/demo-di-balaikota-makassarjpg-20221102104715.jpg)
Massa menuntut pemerintah segera melaksanakan pemilihan ketua RT/RW dengan teknis penyelenggaraan konvensional dan membatalkan sistem atau mekanisme pemilihan menggunakan e-Voting
"Kami meminta Walikota Makassar untuk mengikut sertakan tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun dalam pendataan non ASN," katanya.
Mereka juga menolak kehadiran pegawai kontrak baru, yang dinamai pemerintah Laskar Pelangi. Hal ini dianggap bertentangan dengan aturan Mepan-RB
"Menuntut pembayaran pensiunan atau berupa tunjangan hari tua atau tunjangan program kesejahtraan karyawan PDAM yang berakhir sejak tahun 2019," tutupnya.
Baca Juga: Buruh di Sulsel Desak UMP 2023 Naik 30 Persen Jadi Rp4,1 juta
:quality(50)/photo/2022/12/23/5ea28a19e9291jpg-20221223120627.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/06/capybara-gojpg-20241106035943.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/wicked-1-ht-bb-241113_1731522091-20241122010947.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/maxresdefault-1jpg-20241122095747.jpg)