Pontianak, Sonora.ID - Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kabupaten Kayong Utara, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) berupa paket bahan pangan dalam rangka pengendalian inflasi mitigasi dampak inflasi di dua lokasi yakni Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Simpang Hilir Melano, Jum'at (4/11).

Sejumlah 250 paket pada masing-masing tempat diserahkan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Paket tersebut berisikan beras 5 kg, gula 2 kg, minyak goreng premium 1 liter, mie instan 10 bungkus dan 1/4 kg bawang putih.

Kunjungan Gubernur Kalbar kali ini dengan menggunakan kendaraan roda empat, dimana rombongan bertolak dari Kota Pontianak pada kamis pagi menuju ke Sukadana.

"Saya kemarin dari Pontianak ke sini makan waktu 6 jam 45 menit. Alhamdulillah ketika menuju kesini, masuk dari simpang dua hujan lebat. Saya memang ingin melalui dan melihat kondisi jalan tersebut ketika hujan lebat,” ucap Sutarmidji.

Ia juga menyebutkan beberapa program infrastruktur yang dibangun di wilayah tersebut.

"Untuk jalan Siduk-Sukadana tahun depan selesai. Melano-Sukadana ada kerusakan pada spot-spot tertentu, nanti kita selesaikan dengan pemeliharan. Jalan Melano-Teluk Batang juga, kami akan berusaha semaksimal mungkin,”ungkapnya.

Sutarmidji menjelaskan, tidak mudah untuk segera menyelesaikan semua permasalahan infrastruktur di wilayah Kalimantan Barat, hal ini dikarenakan wilayah Kalbar yang cukup luas serta APBD yang masih dirasa kurang.

"Total jalan Provinsi Kalbar adalah 1.534 km. Yang bagus cuma separuh, 800 km hancur. Untuk diketahui biaya pembangunan jalan per km memerlukan biaya sebesar 7 miliar. Artinya perlu 5 triliun lebih. APBD saja hanya 5 triliun lebih. Sehingga untuk infrastruktur jalan kita hanya mampu menganggarkan sebesar 400-600 miliar saja per tahunnya, jadi tidak mudah. Namun semoga di akhir masa jabatan kami jalan mantap di wilayah kalbar bisa mencapai 70-80 persen,”harap Sutarmidji.

Baca Juga: Warga Pontianak Tewas Tertembak Peluru Nyasar Anggota Polisi, Kapolda Kalbar: Akan Diproses Secara Internal dan Pidana

Kaitan dengan penyerahan bantuan sosial, Sutarmidji menjelaskan ini merupakan langkah untuk menekan inflasi dan sebagai antisipasi dari  pengalihan subsidi yang berdampak pada kenaikan harga BBM. 

"Pemerintah mengalihkan subsidi BBM salah satunya dengan memberikan bantuan sosial langsung kepada masyarakat. Saya memilih 2 strategi, yakni operasi pasar murah dan memberikan bantuan sembako. Awalnya hanya 20.000 paket dari pengalihan anggaran, tapi karena penanganan Provinsi Kalbar terbaik, kita dapat insentif dari pusat (DID) sebesar 10,9 miliar. Sementara 6 miliar kita arahkan ke sana.

Masalah siapa yang berhak menerima, serahkan kepada pimpinan setempat, baik kades/lurah dan camat,” terangnya.

Program bantuan sembako ini, awalnya hanya mampu dianggarkan sebanyak 20.000 paket. Walaupun jumlah ini dirasa masih sangat kurang, namun dengan adanya Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima Provinsi Kalbar atas efektivitasnya dalam penanganan inflasi saat ini, ditargetkan mampu mengakomodir semua kecamatan yang ada di Wilayah Kalimantan Barat.

"Mudah-mudahan seluruh kecamatan di Kalbar bisa memperoleh bantuan ini sebanyak 250-300 paket per kecamatan. Ini ada parameter ukurnya, keluarga PKH diutamakan, itupun tidak semua mungkin bisa dapat. Jadi kita usahakan yang menerima adalah mereka yang benar-benar sangat membutuhkan. Saya harap semua bisa memaklumi,” tutur Sutarmidji.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga mengingatkan 2 hal penting kepada masyarakat, yaitu berkenaan dengan keikutsertaan masyarakat pada program BPJS dan kesadaran akan pentingnya mengenyam pendidikan (wajib belajar).

"Anak bapak ibu kalau sudah usia sekolah, harus disekolahkan minimal tamat SMA/SMK. Apalagi sekolah negeri, uang SPP tak bayar, baju kalau tak ade kasi tau kepala sekolah. Karena kami juga menyiapkan seragam sekolah bagi siswa-siswi yang tak mampu,” katanya.

Untuk BPJS, Sutarmidji berpesan agar masyarakat segera bergabung (menjadi peserta) BPJS, hal ini guna mengantisipasi serta meringankan beban biaya apabila menderita sakit dan harus berobat.

"Masalah BPJS, jangan sudah sakit baru ribut, menyalahkan semua. Kalau tidak mampu, daftarkan ke camat, camat usulkan ke kabupaten atau Provinsi. Kami tiap tahun menyiapkan subsidi sebesar 15 miliar. Jadi, jangan udah sakit baru beleter,” sebutnya sambil bercanda.

Baca Juga: RS Kota Pontianak Nyatakan Belum Ada Kasus Gagal Ginjal Pada Anak