Sonora.ID - Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan hukum berdasarkan hierarki tertentu, yakni tata urutan yang bertingkat serta berjenjang.

Artinya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Dalam hal ini pun Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber hukum dasar (ground norm) yang dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan perundang-undangan.

Sementara itu, tata urutan perundang-undangan di Indonesia sendiri di atur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011.

Baca Juga: Pranata Sosial: Pengertian, Fungsi, Macam, dan Contoh Lengkapnya

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Berdasarkan UU tersebut, maka hierarki atau tata urutan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai hal di atas.

• Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.
• Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu : Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis, Keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.
• Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
• Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
• Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
• Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Baca Juga: Syarat Berdirinya Suatu Negara Lengkap dengan Penjelasan Singkatnya

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.