Di kesempatan yang sama, Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang mewakili Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia Doddy Izwardy berharap masyarakat semakin memiliki tingkat literasi komunikasi yang baik terutama terkait Literasi Digital melalui pemanfaatan teknologi secara cerdas sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku.

“Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan mutu kebijakan kesehatan berbasis data yang akurat juga lengkap dengan pelayanan yang efisien pada tingkat puskesmas, klinik, rumah sakit, laboratorium, dan apotek,” ujar Doddy

Sesi pertama membahas mengenai Budaya Digital yang dibawakan oleh Dr. Istiani dan Dr. Irene Camelyn Sinaga. Dr. Istiani menjelaskan pentingnya Literasi Digital untuk individu agar siap dalam transformasi digital di kemudian hari.

“Secara umum, Literasi Digital merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan fisik dan nilai-nilai yang memungkinkan individu percaya diri dan mandiri untuk bermain, belajar, serta bersosialisasi dalam mempersiapkan diri agar mampu bekerja serta berpartisipasi aktif sebagai warga negara di lingkungan digital,” ujarnya.

Dilanjutkan oleh Dr. Irene Camelyn Sinaga yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk membantu Indonesia semakin maju serta siap menghadapi transformasi digital.

“Kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus memiliki andil dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya mengenai kesiapan untuk menghadapi transformasi digital,” tegasnya.

Sesi selanjutnya membahas mengenai etika digital (digital ethics) yang dipaparkan oleh Tri Hadiyanto Sasongko dan Cahyo Edhi Widyatmoko sebagai praktisi Literasi Digital. Cahyo menerangkan bahwa ASN harus memiliki etika dan tanggung jawab penuh terhadap data yang diciptakan untuk masyarakat, agar dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Sebagai ASN kita diwajibkan untuk mengkomunikasikan [informasi dan data] dengan baik secara tepat dan akurat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari masyarakat umum,” jelasnya.

Tri Hadiyanto menambahkan dalam mengelola media sosial pribadi dan kelembagaan, seorang ASN harus memiliki etika yang bijak dengan memberikan informasi yang dapat
dipercaya.

“Dengan mencantumkan sumber data yang resmi pada konten sosial media
terutama milik pemerintah, diharapkan informasi bisa tersampaikan dengan tepat dan terhindar dari misinformasi,” tambahnya.

Sesi dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai keamanan digital pada sektor pemerintahan, disampaikan oleh Andri Johandri dan Hari Singgih Noegroho. Andri dalam pemaparannya menjelaskan dengan maraknya pencurian data yang terjadi di internet, pengguna internet sangatlah penting menjaga keamanan digital agar terhindar dari pencurian data pribadi yang akan merugikan kita sebagai pengguna internet.

“Zone-h.org adalah salah satu website yang menampilkan daftar akun yang diretas setiap harinya. Mengingat keamanan digital begitu penting, kita sebagai pengguna internet diharapkan mampu menjaga keamanan berdigital dengan tidak mudah mempercayai apapun yang berada di internet sebelum jelas sumbernya,” paparnya.

Kegiatan ToT Literasi Digital untuk Kemenkes diakhiri dengan sesi pembahasan pilar keterampilan digital (digital skills) pada hari Selasa, 8 November 2022. Sesi keterampilan
digital dibawakan oleh Teddy Sukardi dan Mohammad Iqbal dan dilanjutkan dengan sesi praktik Penggunaan Multimedia yang dibawakan oleh Gatot Sandy.

Selama dua hari, para peserta akan menerima materi mengenai empat pilar literasi digital (Etika Digital, Budaya Digital, Keamanan Digital, dan Keterampilan Digital) yang disampaikan oleh para narasumber yang kredibel di bidangnya.

Kegiatan Literasi Digital segmen Pemerintahan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

Baca Juga: Pemuda Indonesia Makin Cakap Digital, Wujud Kolaborasi Pandu Digital Indonesia Kemenkominfo RI dan Jawara Internet Sehat ICT Watch Indonesia