Sonora.ID - Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman untuk berbagai aturan dalam negara hingga berbagai norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan adanya pancasila, kehidupan bermasyarakat menjadi jauh lebih teratur, dan terhindar dari adanya kebersinggungan dengan orang lain, ras lain, suku lain, atas berbagai perbedaan yang ada di Indonesia.

Di sisi lain, penerapan Pancasila juga berkembang dengan perkembangan zaman, termasuk pada orde baru.

Melansir dari kemendikbud.go.id, orde baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Diketahui lahirnya orde baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto.

Baca Juga: Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru, Materi Sejarah Kelas 12

Dikutip dari Grid.ID, berikut ini adalah 7 kelebihan penerapan Pancasila masa orde baru.

1.  Dibentuknya sejumlah lembaga negara sesuai dengan UUD 1945.
2. Angka kemiskinan menurun dan kebutuhan pangan masyarakat tercukupi.
3. Pembangunan ekonomi berjalan dengan baik serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
4. Kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan melalui pelaksanaan pemilihan umum yang enggak terlaksana pada masa orde lama.
5. Suksesnya program-program pembangunan masyarakat di berbagai bidang, seperti program belajar, transmigrasi, dan sebagainya.
6. Tercapainya tujuan repelita (Rencana Pembangunan Lima tahun)
7. Terwujudnya dalam menumbuhkan gerakan wajib belajar

Baca Juga: Napas Djoko Pekik dalam Hidup Berkesenian dan Melakukan Perlawanan

Berikut ini adalah 7 kelemahan penerapan Pancasila masa orde baru.

1. Munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia.
2. Maraknya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).
3. Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi.
4. Pemerintah orde baru cenderung bersifat otoriter, yaitu presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan.
5. Demokrasi enggak terlaksana dan Golongan Karya (Golkar) dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan.
6. Kesenjangan pembangunan pada suatu daerah
7. Terjadi sifat diskriminatif terhadap masyarakat TiongHoa

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.