Sonora.ID - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah memberikan apresiasi kepada Kabuputen Deliserdang yang masuk dalam 10 daerah terbaik di Indonesia, dalam penanganan stunting.

Ia pun berharap pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut untuk bergerak cepat.

“Kami Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Deliserdang dan berharap semua kabupaten/kota di Sumut bergerak mulai dari pemerintahan tingkat desa dengan melaksanakan sosialisasi, memberikan pemahaman secara menyeluruh dan masif kepada masyarakat tentang stunting,” ujar Wagub, usai hadiri Forum Nasional Stunting (FNS) Tahun 2022 yang diadakan oleh BKKBN di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa (6/12).

Musa Rajekshah meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD pada program percepatan penurunan angka stunting.

Menurutnya, selain terkait soal kesehatan, stunting juga dipengaruhi oleh masalah ekonomi, sosial, lingkungan dan lainnya.

Baca Juga: Ria Norsan Optimis, Realisasikan Arahan Wapres Terkait Penurunan Stunting di Kalbar

“Stunting jadi prioritas, jajaran dinas-dinas pemerintah daerah harus saling bekerja sama mengarahkan program pembangunan pada pencegahan dan penurunan angka stunting,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, stunting masih menjadi perhatian utama pemerintah sebagai upaya menyiapkan SDM unggul untuk Indonesia maju. Menurutnya, dalam World Population Review Indonesia masuk dalam urutan ke 130 dari 199 negara dan urutan ke-6 di Asia untuk IQ.

“Salah satu sumbernya adalah karena kualitas SDM kita yang memang harus terus dipacu dan dicerminkan dari angka stunting yang sekarang masih 24,4%. Atas arahan bapak presiden dan wakil presiden di tahun 2024 kita harus mencapai angka 14%,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dari beberapa tahun sebelum 2022 penurunan stunting belum pernah melewati angka 2% per tahun.

“Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden di tahun 2022 ini diharapkan optimalisasi angka stunting bisa mencapai 3% sehingga bisa diproyeksikan tahun 2024 bisa mencapai 14%,” terangnya.

Sebab, lanjutnya, langkah yang dapat diambil untuk menekan angka stunting adalah dengan menggandeng banyak pihak.

BKKBN, tambahnya telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, hingga swasta.

“Kami melakukan kerja sama, melakukan langka prioritas serta telah melakukan aksi nasional yang dikenal dengan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) ini untuk mendukung 5 pilar percepatan stunting agar cepat tercapai,” terangnya.

Hasto  menambahkan,Tahun 2022 ini, BKKBN juga menghadirkan data sejumlah warga yang berisiko stunting, memberikan tim pendampingan keluarga khusus untuk mereka yang berisiko stunting, memberikan pendampingan kepada calon suami istri sebelum masuk kepada usia subur hingga melakukan audit kasus stunting di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Di Samping itu juga, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin juga turut memberikan pengarahan pada kegiatan tersebut. Ia mengimbau seluruh kepala daerah, mulai dari perangkat desa untuk memimpin langsung koordinasi program penurunan prevalensi stunting di wilayahnya masing-masing.