Palembang, Sonora.ID– Dalam kegiatan Forum Komunikasi Jurnalis bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel (15/12/2022) diinformasikan bahwa jumlah stunting di Sumsel sebesar 23,8%, sementara nasional 24,4%.

Maryana - Kabid Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Prov. Sumsel kepada Sonora FM Palembang (15/12/2022) mengatakan bahwa perkembangan bayi perlu dipantau sejak ibu mengandung hingga melahirkan.

Bila semua tahapan tidak dilalui dengan baik dapat menyebabkan anak stunting. Masalah stunting tidak ada kaitannya dengan faktor genetik.

“Bila keluarga memahami sejak pernikahan, persalinan dan 1000 hari setelah kelahiran menjaga kondisi, meskipun ada keluarga anak yang stunting maka tak akan melahirkan anak stunting berikutnya,” ujarnya.

Ia mengatakan di Kabupaten OKI terdapat 32,2% kasus stunting dan di Pagar Alam 16%. Gugus tugas tim percepatan penanganan stunting (TPPS) sumsel sudah membentuk tim yang diteruskan ke kabupaten/kota untuk penurunan stunting.

Penderita Stunting di OKI kebanyakan berada di daerah yang sulit dijangkau aksesnya sehingga komunikasi-komunikasi untuk perubahan prilaku baik dari dinas kesehatan maupun yang lainnya sulit menjangkau.

Baca Juga: Jawa Barat Jadi Provinsi Berpengaruh Turunnya Stunting Nasional

Fitri menambahkan stunting menjadi isu nasional yang menjadi perhatian bersama karena mengganggu tumbuh kembang anak secara optimal.

Dampaknya kedepan adalah kemampuan berfikir yang berkurang, juga EQnya.

Kita ingin agar kualitas SDM kita unggul dan berkualitas.Perlu memastikan anak-anak tumbuh kembangnya optimal.

OKI angka stuntingnya tinggi karena ada faktor determinan seperti pola asuh, sanitasi, air minum buruk, gizi dan penyakit infeksi.

“Oki sangat luas, perairannya luas, bisa saja mereka memanfaatkan air sungai sebagai sumber air minum. Faktor determinan setiap daerah berbeda-beda, OKI bisa saja karena air minumnya dan pola asuhnya. Hal-hal itulah membuat gubernur sumsel sudah berkomitmen menerbitkan SK TPPS, masing-masing OPD akan dibagi pembinaan wilayah kabupaten/kota hingga ke desa-desa. Di desa-desa ketua TPPS adalah ibu-ibu PKK yang akan bersentuhan langsung dengan ibu-ibu desa. Diharapkan ibu-ibu PKK dapat memberikan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat di wilayahnya sehingga faktor determinan bisa dikendalikan  dan bisa diubah menjadi lebih baik lagi. ini merupakan kerjasama semua pihak bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat dan seluruh stake holder termasuk media untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan stunting dan melakukan perbaikan stunting, ujarnya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News