Sonora.ID - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), organisasi sayap PDI Perjuangan yang menghimpun para aktivis gerakan pro demokrasi, geram atas pernyataan Sekjen Partai Golkar yang sekaligus Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Paulus yang menyebutkan ada bentrok di internal PDI Perjuangan karena adanya hasil survei.
Kata Ketua Umum Repdem, Wanto Sugito, mengatakan Paulus selaku Sekjen Partai Golkar telah menggunakan cara atau pola Orde Baru dengan mengintervensi kedaulatan partai.
“Kalau mau berikan motivasi internal, jangan adu domba partai lain, sebab PDI Perjuangan solid, terpimpin, dan mengakar,” ujar Wanto Sugito kepada Radio Sonora Jakarta.
Menurutnya, campur tangan politik otoriter tidak lagi cocok pada jaman demokrasi, apalagi dengan mengadu domba kader partai lain. Ia pun mengatakan Paulus Lodewijk sama sekali tidak memahami etika berpolitik.
Baca Juga: Fahira Idris Minta Maaf, Ketua DPN-Repdem Minta Proses Hukum Terus Dilanjutkan
“Etika politik sebagai sesama partai pemerintah itu penting. Itu Sekjen Golkar harus kursus etika politik dulu. Sebagai kader sekali lagoi saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan itu solid, terpimpin, dan mengakar pada rakyat. Terkait Pilpres, semua kader paham bahwa keputusan di tangan Ibu Ketua Umum. Beliau akan mengambil keputusan terbaik untuk partai, rakyat, bangsa, dan negara," kata Wanto.
Wanto menyindir jangan-jangan yang tidak solid itu malah Partai Golkar, sebab elektoral partainya rendah." (dan) Itu tanggung jawab Sekjen Golkar, jangan lalu otak atik partai lain," tegas Wanto.
Wanto Sugito yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan ini pun meminta yang bersangkutan agar segera melakukan klatifikasi dan minta maaf.
“Mengingat Sekjen Golkar telah menyampaikan informasi yang tidak tepat, saya meminta agar segera melakukan klarifikasi dan meminta maaf. Jangan merusak hubungan sesama partai pemerintah,” tegasnya.
Sebelumnya, saat memberikan sambutan di acara Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Golkar Sumut di Medan, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menyebut ada keributan di PDIP.