2. DP4 digunakan untuk....
A. Bahan Coklit PPDP
B. Bahan Pertimbangan Penyusunan Daftar Pemilih
C. Bahan Penyusunan Daftar Pemilih
D. Bahan Penetapan Daftar Pemilih
E. Benar semua

3. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye
A. KPK
B. BPK
C. BPKP
D. PPATK
E. Kantor Akuntan Publik

4. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...
A. Distrik berwakil banyak
B. Proporsional terbuka
C. First past the post
D. Suara terbanyak
E. Proporsional

5. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?
A. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
B. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru
C. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP
D. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
E. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan

6. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :
A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
E. KPU, Bawaslu, dan DKPP

7. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh….
A. UU No. 22 Tahun 2007
B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
C. PP 6 Tahun 2005
D. UU No. 32 Tahun 2004
E. UU No. 21 Tahun 2007

8. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu…
A. DPRD
B. Rapat Pleno
C. KPU Pusat
D. Gubernur
E. Walikota

9. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?
A. Pasal 9 ayat (1)
B. Pasal 9 ayat (2)
C. Pasal 10 ayat (1)
D. Pasal 10 ayat (2)
E. Pasal 10 ayat (3)

Baca Juga: Putusan MK Memberikan Wewenang kepada KPU untuk Menyusun Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2024

10. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan...
A. Prinsip-prinsip check and balances
B. Sistem proporsional terbuka
C. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)
D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak
E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan