Pontianak, Sonora.ID – Angka kematian ibu dan bayi di Kalimantan Barat pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021.

Ini menujukkan semakin tingginya peluang usia harapan hidup di Kalbar.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Hary Agung mengatakan, ada peningkatan di bidang kesehatan yang termasuk dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Di kesehatan jika melihat rilis BPS 2021, IPM Kalbar 70,76. Di tahun 2022 yang dirilis akhir tahun menjadi 71,02. Ada peningkatan untuk IPM di bidang kesehatan.  

“Di bidang kesehatan ini juga melihat indikator utama, yaitu angka kematian ibu dan bayi. Kemudian indikator lain yang dimasukan di dalam bagian yang berpengaruh besar adalah masalah status gizi yaitu stunting,” ucap Hary, Jumat (30/12).

Untuk angka kematian ibu dan bayi, Hary menyampaikan, linier dengan kenaikan IPM. 

“Kita lihat bahwa angka kematian ibu tahun 2021, itu di angka 214 per 100 ribu kelahiran. Untuk tahun 2022, sampai tanggal hari ini angkanya 120 per 100 ribu kelahiran. Jadi cukup signifikan angka kematian ibu. Dari jumlah kematian angka absolutnya, dari 2021 itu adalah 183 kasus kematian ibu, tahun 2022 kasusnya 109 kematian ibu,” ungkapnya.

Kemudian untuk angka kematian bayi, tahun 2021 yaitu 8 per 1000 kelahiran hidup. Tahun 2022 5,2 per 1000 kelahiran hidup. Atau angka absolutnya dari 616 kematian bayi di tahun 2022 menjadi 522 kematian di tahun 2022.

Baca Juga: Kadis Kesehatan Ungkap Kasus Penyakit di Kalbar Selama Tahun 2022

“Angka ini menunjukkan peluang usia harapan hidup orang yang lahir di tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan 2021,” sebut Hary.

Kemudian satu indikator penting di bidang kesehatan yaitu status gizi dan stunting. Stunting, lanjut Hary, bukan hanya masalah pendek, tetapi kaitannya dengan perkembangan otak dari anak tersebut, sehingga masalah stunting ini dikaitkan dengan kualitas sumber daya manusia.

“Ada dua indikator yang kita gunakan, yaitu Survei Status Gizi Indonesia yang sifatnya mengambil sampling. Tahun 2022 ini sudah dilakukan pelaksanaan surveinya, tapi masih menunggu hasil. SSGI ini dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan, di tahun 2021 kita di angka 29,08 persen. Mudah-mudahan di tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan,” ujarnya.

Kemudian, dibandingkan dengan data e-PPGBM adalah pencatatan pelaporan. Jadi anak yang ada identitasnya itu terkait dengan by name by address kemudian dihitung status gizinya. Kemudian dimasukan ke dalam sistem pencatatan elektronik e-PPGBM itu. 

“Jadi e-PPGBM ini digunakan sebagai sumber data untuk melakukan intervensi. Jadi kalau tenaga kesehatan (nakes) sudah menemukan kasus status gizi, maka dilakukan intervensi,” terang Hary.

“e-PPGBM tahun 2021, angkanya 17,04 persen pervalensi stunting. Tetapi memang e-PPGBM-nya itu belum 100 persen sasaran. Kemenkes menetapkan 85 persen dari jumlah sasaran maka tingkat validitasnya bisa diperhitungkan. Sedangkan kita tahun lalu itu 70 persen pencatatannya dari jumlah sasaran dengan hasilnya 17 persen. Tahun ini kan masih proses pencatatan input data, di tanggal 26 kemarin kita lihat baru 60,90 persen pencatatannya dari sasaran dengan persentase 16 prevalensi stunting,” tutupnya.

Baca Juga: Asrama Haji Kalbar Ditargetkan Rampung pada Tahun 2025