28. Sebelum adanya UU No. 15 Tahun 2011, penyelenggaraan dan pengawasan pemilu diatur oleh…

A. UU No. 32 Tahun 2004
B. UU No. 22 Tahun 2007
C. UU No. 12 Tahun 2003
D. UU No. 24 Tahun 2007

29. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki sifat hierarkis. Undang-undang yang mengatur ini yaitu UU No. 7 Tahun 2017 pasal dan ayat yaitu….

A. Pasal 10 ayat (1)
B. Pasal 10 ayat (2)
C. Pasal 9 ayat (1)
D. Pasal 9 ayat (2)

30. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyelenggaran pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD, kecuali….

A. Menyampaikan terkait dengan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
B. Menindaklanjuti atas temuan serta laporan yang disampaikan Panwaslu Kabupaten/Kota
C. Menyusun serta menetapkan tata kerja dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
D. Melakukan evaluasi serta membuat laporan dari tahapan penyelenggaraan pemilu.

Baca Juga: Contoh Soal TKD dan Akhlak BUMN Lengkap dengan Pembahasan Jawabannya

31. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu…

A. DPRD
B. Rapat Pleno
C. KPU Pusat
D. Gubernur

32. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah...

A. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
B. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.
C. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu.
D. menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat.

33. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertama pada tahun...

A. 1998.
B. 1999.
C. 2000.
D. 2002.

34. Seluruh tahapan Pemilu merupakan obyek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan...

A. Memasang tanda gambar di tempat yang terlarang
B. Memberikan keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran
C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah
D. Mengubah hasil penghitungan suara.

35. Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri merupakan lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat ….

A. Permanen
B. Ad hoc
C. Tetap
D. Tahunan

36. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu….

A.Melakukan penyusunan dan penetapan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, serta KPPSLN
B.Melakukan penyusunan dan penetapan untuk pedoman teknis dari setiap tahapan pemilu setelah melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah
C.Melakukan perencanaan program dan anggaran serta menetapkan jadwal pelaksanaan
D.Semua jawaban diatas benar

37. KPU menetapkan rencana pendaftaran partai peserta pemilu selambat-lambatnya...bulan sebelum hari pemungutan suara

A. 18
B. 20
C. 22
D. 19

38. Status yang dimiliki oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yaitu….

A. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya Ad Hoc
B. KPU sifatnya tetap, sementara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya Ad Hoc
C. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya tetap
D. KPU dan KPU Provinsi sifatnya Ad Hoc, sementara KPU Kabupaten/Kota sifatnya tetap.

39. Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan pemilu yang berdasar pada asas penyelenggaraan. Berkaitan dengan hal ini, berikut merupakan prinsip penyelenggaran yang tepat adalah…

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi, dan efektif
B. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, jujur, dan adil
C. Mandiri, adil, jujur, akuntabilitas, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, kepastian hukum, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas
D. Mandiri, kepastian hukum, keterbukaan, dan adil

40. TPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS selama....untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat

A. 17 hari.
B. 10 hari.
C. 14 hari.
D. 15 hari.

41. Metode kampanye pemilihan umum yang dilaksanakan sejak tiga hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang adalah...

A. pertemuan terbatas.
B. pertemuan tatap muka.
C. penyebaran bahan kamarnya kepada umum.
D. pemasangan alat peraga di tempat umum.
E. semua jawaban benar
42. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan di perolehan kursi paling sedikit....dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

A. 25%
B. 20%
C. 4%
D. 10%

43. Jadwal Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Menurut PKPU Nomor 3 tanggal berapa..

A. 17 Februari 2024
B. 15 Februari 2024
C. 14 Februari 2024
D. 13 Februari 2024
E. 18 Februari 2024

44. KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, pasal dan ayat berapa…

A. Pasal 5 ayat 3
B. Pasal 9(2)
C. Pasal 9 ayat 1
D. Pasal 1 angka 5
E. Pasal 2 ayat 1

45. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK Kota dan PPS..

A. 9-7-5-5-3
B. 11-7-5-5-3
C. 7/5-5/7-5-5-5
D. 9-5/3-5-5-3
E. 7-5/7-3/5-5/3

Baca Juga: Sosialisasikan Hasil Uji Publik, KPU Kota Pontianak Sebut akan Ada 5 Dapil pada Pemilu 2024

46. Berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada siapa ?

A. Saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota
B. Tim sukses Pemilu, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan.
C. Tim Kampanye, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota.
D. Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota.
E. Parpol peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota danKPU Kabupaten/Kota.

47. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran tersebut disampaikan dengan paling sedikit memuat hal- hal berikut, kecuali ....

A. Nama dan alamat pelapor
B. Pihak terlapor
C. Waktu dan tempat kejadian perkara
D. Uraian kejadian
E. Saksi-saksi kunci

48. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh....

A. KPPS.
B. PPS.
C. PPK.
D. KPU Kabupaten.

49. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....

A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik.
B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
C. Langsung oleh rakyat.
D. Demokratis.

50. TPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS selama....untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat...

A. 17 hari.
B. 10 hari.
C. 14 hari.
D. 15 hari.

51. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilu?

A. KPU, Bawaslu, dan lembaga pemantau Pemilu.
B. KPU Bawaslu dan partai politik.
C. KPU Bawaslu lembaga pemantau pemilu dan partai politik.
D. KPU dan Bawaslu.

52. Pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh ....

A. Dewan Kehormatan KPU
B. Dewan Kehormatan Bawaslu
C. Dewan Kode Etik KPU
D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

53. Jumlah kursi Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak...

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 2

54. Daftar Pemungutan Suara Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh...

KPU kabupaten/Kota
B. KPU RI
C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
D. KPPS
E. PPS

55. Dalam pemilu, pemilih harus memilih tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan ini mengacu pada asas penyelenggaraan pemilu yang..

A. Langsung
B. Umum
C. Bebas
D. Rahasia
E. Jujur dan adil

Kunci

1. C
2. C
3. D
4. B
5. D
6. A
7. D
8. C
9. D
10. A
11. C
12. C
13. D
14. B
15. D
16. C
17. D
18. D
19. D
20. B
21. C
22. B
23. B
24. A
25. C
26. B
27. E
28. B
29. C
30. C
31. B
32. D
33. B
34. D
35. B
36. D
37. A
38. C
39. C
40. C
41. E
42. B
43. C
44. C
45. E
46. A
47. A
48. D
49. E
50. C
51. D
52. D
53. B
54. A
55. C

Baca Juga: Wapres Minta Kontestan Pemilu Harus Ikuti Aturan yang Berlaku

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.