Surabaya, Sonora.ID – Participating Interest (PI) 10 persen menjadi kesepakatan bersama terkait pengelolaan minyak dan gas bumi (Migas) untuk Wilayah Kerja (WK) Tuban serta WK Brantas dan telah ditandatangani Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (03/01/2023) malam.

WK Tuban terbagi di tiga kabupaten yakni Bojonegoro, Tuban dan  Gresik. Sedangkan WK Brantas meliputi Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan.

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung Gubernur Khofifah bersama Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, dan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.

Usai menandatangani kesepakatan, Khofifah berpesan agar pengelolaan hasil migas atau sumber daya alam yang ada mampu mengungkit ekonomi di daerah, khususnya bagi daerah pengelola PI 10 persen. Pihaknya optimistis, lewat pengelolaan yang baik potensi ini akan meneteskan kesejahteraan lebih luas bagi masyarakat dan meningkatkan pembangunan di daerah.

"Penandatanganan yang dilakukan di awal tahun ini akan membangun semangat produktivitas diantara seluruh daerah. Tentunya ini merupakan hadiah atau rejeki di awal tahun 2023. Meski kami masih harus melakukan berbagai proses untuk memenuhi persyaratan," ungkapnya.

 

Baca Juga: PPKM Dicabut,  Satgas Covid-19 Tak Lagi Lakukan Asesmen Kegiatan Keramaian

Gubernur menjelaskan, penandatanganan ini merupakan bentuk sinergitas yang luar biasa utamanya bagi Kementerian ESDM bersama SKK Migas. Langkah selanjutnya, setelah ditandatanganinya kesepakatan ini yakni adanya komitmen oleh setiap daerah penerima  untuk mengelola didalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah yang mendapatkan PI 10 persen baik WK Tuban maupun WK Brantas jika sudah final nantinya.

Untuk itu, Gubernur meminta Dinas ESDM bersama daerah pengelola PI 10  persen untuk segera berkoordinasi dengan baik. Sebab, ini merupakan  hal baru yang diharapkan manfaatnya bisa dirasakan  masyarakat.

"Sinergitas, kolaborasi dan komitmen menjadi hal yang penting untuk bisa dimaksimalkan. Saya berharap akan ada wilayah kerja lain setelah Tuban dan Brantas yang bisa mendapatkan PI 10  persen seperti saat ini. Sementara untuk WK Tuban dan Brantas kita targetkan 2023 final," tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan Khofifah, kesepakatan ini memberikan hak istimewa kepada daerah penghasil migas yaitu berupa saham PI 10  persen. Peruntukan migas ini nantinya harus dikelola bersama oleh daerah penghasil migas, provinsi dan kabupaten melalui BUMD yang disepakati.

Kontribusi potensi migas di Jatim, akan lebih dirasakan manfaatnya oleh Kabupaten/Kota penghasil migas, baik di Bojonegoro, Tuban, dan Gresik. Serta, wilayah di Kepulauan Madura melalui Dana Bagi Hasil Migas maupun PI 10  persen yang mampu memberi pendapatan daerah bagi pembangunan di wilayah masing masing.

 

Baca Juga: Sisakan 11 Kasus Harian Covid-19, Surabaya Sukses Wujudkan Herd Immunity Masyarakat

"Semoga dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya dapat segera dilaksanakan tahapan proses berikut sampai dengan  pengalihan PI 10 persen dari KKKS kepada BUMD," tandasnya.

"Juga sebagai peran nyata daerah dalam investasi pengusahaan hulu migas serta berkontribusi dalam meningkatkan PAD sebagai modal pembangunan dan meningkatkan ekonomi masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim Gunawan Saleh melaporkan, bahwa Jawa Timur sebagai Lumbung Energi Nasional memiliki potensi cadangan minyak bumi sebesar 719 Million Stock Tank Barrels (MMSTB) dan gas bumi sebesar 3282,7 Billion Standard  Cubic Feet (BSCF). Perusahaan Migas (K3S) beroperasi sebanyak 26 pada WK Migas, adapun status hanya 9 eksplorasi dan 17 eksploitasi.

Pada tahun 2022 rata-rata produksi minyak bumi dan kondensat sebesar 225.000 Barrel Oil Per Day (BOPD) dan gas bumi sebesar 504 Million Metric Standard Cubic Feet Day (MMSCFD) 1/3 dari produksi Nasional yaitu 650.000 Barrel Oil Per Day. Kegiatan Hulu Migas juga mampu memberikan kontribusi PAD melalui Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi sebesar ± 2 Triliun Rupiah pada Tahun 2021.