"Jika kita tidak dapat memanfaatkan momentum demografi tersebut maka yang datang adalah malapetaka dan kita bisa terjebak di negera dengan penghasilan yang biasa saja (income middle trap)," jelas Muhadjir.

Terkait dengan penanganan stunting di Indonesia, Presiden telah menargetkan penurunan angka stunting pada Tahun 2024 sebesar 14%.

Oleh karena itu, dukungan dan komitmen pemerintah pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan sangat penting dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran pada lokus prioritas.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 jumlah angka stunting secara nasional sebesar 21,6% lebih rendah dibandingkan pada tahun 2021 silam sebesar 24,4%. Artinya upaya pemerintah telah berhasil dalam menurunkan angka stunting sebesar 2,8% pada tahun lalu.

"Kita harapkan tahun 2023 nanti kita bisa lebih mempercepat penurunan angka stunting sehingga tahun 2024 target kita sampai pada angka 14% syukur-syukur dibawahnya," ucap Muhadjir.

Untuk mencapai target tersebut, Menko Muhadjir akan menyelenggarakan Road Show Dialog Percepatan Penurunan Stunting di 514 Kabupaten/Kota yang tersebar 34 Provinsi Se-Indonesia.

"Road Show Dialog tersebut bertujuan untuk menangani serta mendiskusikan isu dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengentasan stunting di lapangan," ujarnya.

Pemerintah juga telah menyusun strategi untuk meningkatkan lapangan kerja baru. Karena, setiap tahunnya terdapat sekitar 3,3 Juta sampai 3,5 juta angkatan kerja baru di Indonesia yang berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi.

Salah satunya yaitu dengan mengubah paradigma dalam penyelenggaraan vokasi. Paradigma sebelumnya yaitu berorientasi suplai harus diubah menjadi berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (demand oriented).

Baca Juga: 4 Shio Raih Masa Kejayaan saat Imlek Tahun Kelinci Air 2023, Bebas dari Kemiskinan!

Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, Menko Muhadjir berharap dunia pendidikan dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan masing-masing daerah dapat mengetahui kondisi angkatan kerjanya sehingga para angkatan kerja yang baru saja lulus dapat terserap secara optimal.

“Karena itu kami berharap masing-masing daerah betul-betul punya data yang akurat tentang kondisi angkatan kerja masing-masing dan kemudian dapat menganalisis kondisi lapangan kerja disana termasuk pusat industri, pusat usaha, maupun pekerjaan lainnya agar ini dapat tersalurkan dengan baik,”jelasnya.