Sonora.ID - Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) semakin berdampak bagi perekonomian nasional. Program ini juga direspons positif oleh masyarakat, khususnya dari dunia usaha, dunia industri (DUDI), serta dunia kerja. 

 

“Program SMK PK dinilai berhasil meningkatkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman,” disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Sesditjen Diksi), Saryadi, dalam acara Silaturahmi Merdeka Belajar, pada Kamis (2/2), yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemendikbud RI.

 

Pada 2022, Saryadi menyebut bahwa terdapat 1.401 SMK yang telah melaksanakan SMK PK yang melayani 27,69 persen dari total 5 juta siswa SMK di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi dan 365 kabupaten/kota.

 

Pada tahun lalu, tercatat ada kenaikan angka penerima manfaat dibanding 2021 yang meningkat sebesar 9,18 persen. 

 

 

Tujuan SMK PK, kata Saryadi, adalah mewujudkan transformasi SMK sehingga sekolah memiliki kinerja dan kualitas yang optimal melalui kemitraan dan penyelarasan yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia usaha, dunia industri, serta dunia kerja.

 

Dengan demikian, lulusan SMK bisa diserap dan diapresiasi masyarakat.

 

Selain itu, program SMK PK bisa menjadikan SMK penerima manfaat sebagai percontohan dan mengimbaskan hal positif kepada SMK di sekitarnya. 

 

“SMK PK bisa menjadi mercusuar bagi SMK lain untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan dari industri, dunia usaha, serta dunia kerja, secara aktif memproduksi barang dan jasa sesuai karakteristik dan kompetensi masing-masing sekolah, unggul dalam fasilitas pembelajaran yang berbasis industri, dapat mentransformasikan sisi perencanaan dan programnya untuk meningkatkan kualitas lulusan maupun sekolah,” jelas Saryadi lebih lanjut. 

 

Melalui Skema Pemadanan Dukungan (matching fund) pada SMK PK, diharapkan investasi yang berasal dari pemerintah maupun industri mampu meningkatkan dampak dari transformasi pembelajaran vokasi.

 

“Pada 2022, kami dapat dukungan dari 349 industri dengan total investasi senilai Rp439,25 miliar,” ungkap Saryadi. 

 

Baca Juga: Ekonom Senior Wijayanto Nilai PPKM Memberikan Dampak Signifikan Terhadap Perkembangan Ekonomi

Sementara itu, pada tahun 2023, lanjut Saryadi, sudah ada 4.021 SMK yang mendaftar untuk ikut program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan. Pihak industri yang tertarik untuk bekerja sama berasal dari kalangan individu/entitas maupun komunitas totalnya mencapai 2.559 industri. 

“Dari jumlah tersebut perkiraan nilai investasinya mencapai Rp2,3 triliun. Namun, 2.559 industri tersebut hingga saat ini kami lakukan proses penyaringan untuk memastikan wujud investasi dan karakteristik industrinya sesuai dengan tujuan program SMK PK,” ujar Saryadi. 

 

Berdasarkan hasil penyaringan, sebagai komitmen awal, hingga kini Ditjen Diksi telah menerima dana investasi senilai Rp1,07 triliun dari 762 industri. Sementara itu, ada 738 SMK yang lolos seleksi. 

 

Nantinya, lanjut Saryadi, investasi yang diberikan industri akan mendukung proses penyelarasan kurikulum, aktivitas praktisi mengajar, serta pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung program SMK PK.

 

“Mudah-mudahan dengan berbagai upaya ini, kita dapat mewujudkan akselerasi transformasi di SMK,” ungkapnya optimistis. 

 

Kepala SMK PGRI 1 Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sampun Hadam, mengatakan bahwa program SMK PK sangat selaras dengan kondisi pertumbuhan sosial ekonomi Indonesia.

 

Baca Juga: Wapres: Sektor Migas Berkontribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Salah satunya adalah adanya bonus demografi yang belum sebanding dengan lulusan SMK. Dengan konsep itu, lulusan tahun 2022 berhasil terserap ke industri nasional hingga internasional. 

“Sebanyak 71 orang lulusan kami ke Jepang 3 bulan setelah mereka lulus, lalu 22 siswa menjadi percontohan untuk program fast track bersama PT Industri Kereta Api (INKA). Pada Maret tahun ini, 16 siswa diterima di Jepang meski mereka belum lulus. Kemudian, enam orang siswa kelas 12 diterima di Telkom. Dua orang masing-masing ditempatkan di Telkom Semarang, Telkom Solo, dan Telkom Jogja. Selain itu, 9 orang siswa kami menjadi staf BIN,” sebut Sampun Hadam. 

 

Selain itu, program teaching factory pada 2021 yang dilakukan SMK PGRI 1 Mejayan bersama PT INKA Group telah berhasil meraup nilai transaksi sebesar Rp3,8 miliar. Kemudian pada 2022, transaksi meningkat menjadi Rp5,2 miliar dan tahun ini targetnya adalah Rp8,6 miliar. 

 

“Bersama INKA kami tidak hanya diajarkan bagaimana mengelola sekolah, tetapi kami juga dilatih untuk membuat badan usaha,” terang Kepsek Sampun. 

 

Pada kesempatan yang sama, Kepala SMKN 2 Padang, Kota Padang, Sumatra Barat, Rusmadi, bercerita mengenai kedua kalinya menjalankan SMK PK dengan skema pemadanan dana Bersama dunia usaha dan industri. 

 

“Pelaksananya dilakukan dengan SMK di sekitar, yakni SMK 4 dan SMK 8 Kota Padang. Mereka menyuplai pakaian jadi berupa seragam batik, lalu kami yang melakukan pemasarannya secara online. Di sini, siswa kami beri kesempatan untuk berkolaborasi dengan DUDI mengaplikasikan ilmunya,” katanya. 

 

Baca Juga: Wapres: Sektor Migas Berkontribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

“Dengan ketautsesuaian (link and match), lulusan kami akan lebih cepat terserap di dunia usaha dan industri maupun berwirausaha sesuai target SMK PK,” imbuhnya.

Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko dan Manrisk, PT INKA Multi Solusi (IMS), Heru Sulistiyo, menjelaskan bahwa banyak manfaat yang bisa diambil dari kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

 

Pihaknya menggandeng para pemangku kepentingan seperti SMK, perguruan tinggi, balai, maupun DUDI dalam mengelola berbagai aktivitas mulai dari pelatihan hingga sertifikasi. 

 

Manfaat yang ia rasakan adalah tersedianya tenaga kerja terampil yang mendukung INKA. Kemudian, ada peningkatan kualitas SDM.

 

Pada 2021-2022 pihaknya melakukan transaksi dengan UMKM senilai Rp115 miliar dan akan terus ditingkatkan tahun ini. 

 

Manfaat lain yaitu memperbesar peluang ekspor karena produk UMKM sudah berstandar industri.

 

Hal ini yang dari sisi industri disebut mengurangi stok industri karena siswa SMK sudah bisa menghasilkan produk berkualitas.

 

Sebagai ujung tombak tenaga terampil, peran SMK, menurut Heru Sulistiyo, dapat meningkatkan kualitas produk UMKM maupun industri yang dapat memacu pertumbuhan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

“Dulu sebelum ada program SMK PK, saat rekrutmen kami harus meluangkan waktu untuk melatih lulusan SMK agar kinerjanya sesuai dengan kebutuhan kami. Namun, sekarang tidak lagi karena mereka sudah siap bekerja di industri dan produknya juga sudah sesuai standar industri,” ungkap Heru.  

 

Baca Juga: Program Padat Karya Diharapkan Pulihkan Perekonomian Masyarakat Kalsel