Sonora.ID - Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) berkolaborasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri dalam menyelenggarakan kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa-Kamis, 21-23 Februari 2023.

 

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid di Hotel Mercure, Kota Samarinda dan diikuti oleh 50 ASN Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pemprov Kaltim yang hadir secara langsung pada hari pertama, dengan target capaian sebanyak 18.000 ASN Kalimantan Timur terliterasi digital.

 

Kegiatan ini juga dapat diikuti secara luring maupun daring melalui live streaming Youtube dan Zoom.

 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi ASN di Provinsi Kalimantan Timur dalam bidang teknologi digital.

 

 

Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center (KIC) pada tahun 2022 lalu yang menunjukkan bahwa kapasitas Literasi Digital masyarakat Indonesia dinilai sebesar 3.54 dari 5.00.

 

Berdasarkan hal tersebut, tingkat literasi digital di Indonesia masih berada dalam kategori “sedang”. 

 

Kegiatan literasi digital yang diselenggarakan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintahan daerah tingkat satu dan dua di Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu upaya Kemenkominfo dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah menuju Indonesia #MakinCakapDigital.

 

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dra. Sri Wahyuni saat membuka kegiatan menghimbau peserta untuk tetap menjaga perilakunya di dunia digital. 

 

 

 

“Ketika kita bermain di dunia digital jangan lupa pakaian kita adalah ASN. Kita tidak bisa menggunakan media digital sebagai media ekspresi personal ketika kita sedang menggunakan media pemerintah.” ungkapnya.

 

Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Dr. Ir. Bonifasius Wahyu Pudjianto, M.Eng turut menghadiri kegiatan secara daring dan menyampaikan bahwa netralitas ASN menjelang pemilihan umum tahun 2024 harus sangat diperhatikan karena sudah ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut dengan konsekuensi yang sesuai apabila aturan tersebut

dilanggar. 

 

“Kita (ASN) tidak boleh mengkampanyekan ataupun mempromosikan di media sosial

para peserta pemilihan umum yang akan dilakukan tahun depan,” tegasnya.

 

Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd menjelaskan bahwa masyarakat khususnya ASN sedang menghadapi era perubahan yang disebut Volatile atau tidak stabil, Uncertainty atau tidak pasti, Complexity atau rumit, dan Ambiguity atau ambigu (VUCA). Hal tersebut tidak boleh menjadi halangan bagi ASN untuk bekerja. 

 

Baca Juga: Pedagang di Pasar Sragen Keluhkan Harga Minyak Goreng di Atas HET

”Mari kita konversi kondisi tersebut dari Volatile menjadi Vision, Uncertainty menjadi Understanding, Complexity menjadi Clarity, Ambiguity menjadi Agile.” jelasnya.

 

Hari pertama kegiatan literasi digital untuk ASN di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dua batch yang diisi oleh beberapa narasumber nasional yang kredibel. Topik-topik yang diangkat dalam setiap batch mencakup empat pilar literasi digital, yaitu Budaya Digital, Etika Digital, Kecakapan Digital, dan Keamanan Digital.

 

Kepala Laboratorium Psikologi Universitas Bina Nusantara (BINUS), dr. Cornelia Istiani, M.Psi.T, dalam paparannya mengenai budaya digital menyampaikan bahwa perlu adanya

penguatan integritas level individu ASN. Integritas merupakan sarana individu mengekspresikan eksistensi dirinya yang bersifat substansi sebagai aparatur pemerintah. 

 

“Karena salah satu unsur penting dari transformasi digital itu manusianya bukan teknologinya,” jelasnya.

 

Topik selanjutnya mengenai Etika Digital diisi oleh Direktur Pelatihan Indonesian Center of Ethics (Pusat Etika Indonesia), Dr. Johannes Haryatmoko, SJ.

 

Dalam paparannya Haryatmoko menjelaskan bahwa etika digital dibutuhkan oleh ASN untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawabnya. 

 

“Bagaimana etika komunikasi ini membantu kita untuk bersungguh-sungguh menggunakan media digital agar mempunyai makna bagi ASN dalam meningkatkan pelayanan publik yang konkret,” jelasnya.

 

 

Turut hadir dalam acara ini Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, H. Muhammad Faisal, S.Sos., MSi., Kepala BPSDM Kalimantan Timur, Nina Dewi, dan Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pemerintahan Kemenkominfo, Niki Maradona.

 

Adapun Narasumber lainnya adalah Kepala Laboratorium E-Government Universitas Indonesia, Prof. Ir. Dana Indra Sensuse, M.LIS., Ph.D (Kecakapan Digital) dan anggota dewan pengawas Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI), Hari S. Noegroho, S.E (Keamanan Digital).

 

Literasi digital sektor pemerintahan di lingkungan ASN Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu upaya literasi digital untuk sektor pemerintahan dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo).

 

Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.