Pontianak, Sonora.ID - Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar sebanyak 113 orang, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., bertempat di Gedung Pelayanan Terpadu Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (3/3/2023).

Dari 113 orang tersebut terdiri dari Pejabat Administrator berjumlah 65 orang dan Pejabat Pengawas berjumlah 48 orang yang dilantik.

Pada pelantikan ini Turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam arahannya, Gubernur Sutarmidji menegaskan bahwa posisi jabatan yang diduduki oleh para pejabat yang baru saja dilantik merupakan penilaian kinerja dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprov Kalbar.

"Saya dan Pak Wagub percaya pada pertimbangan Baperjakat berdasarkan kemampuan atau kompetensi saudara. Jadi mekanisme dan sistem yang berlaku sesuai peraturan harus dibangun dan dihormati," tegasnya.

Baca Juga: Jumlah Penanaman PSR di Kalbar Capai Sekitar 12.885,73

Gubernur juga menekankan kepada para Pejabat atau ASN untuk dapat memberikan contoh pelayanan yang baik terutama pada sektor kesehatan.

"Bapak/ibu dokter maupun perawat harus mampu bersikap dengan bijak. Pelayanan dengan hati itu yang utama sedangkan obat nomor 2, beban psikologis orang yang sakit itu harus dibuat nyaman dulu baru bisa kita obati," jelasnya.

Masih terkait bidang kesehatan, dirinya meminta untuk resep obat jangan ada lagi memakai kertas, melainkan menggunakan sistem elektronik agar mudah dan lebih cepat dalam pelayanan.

"Resep dokter itu harus elektronik semua, jadi sudah tersistem. Kalau begitukan lebih cepat, orang tidak perlu mengantri tapi berdasarkan file (resep elektronik) yang masuk," pinta Sutarmidji.

Selanjutnya, orang nomor satu di Kalbar ini berpesan kepada para pejabat yang telah dilantik agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau penyimpangan serta selalu menyampaikan laporan keuangan dan kinerja dengan cepat dan tepat.

"Kalau kerjanya bagus tidak akan mungkin ada masalah. Alhamdulillah kita (Pemprov. Kalbar) tercepat menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di seluruh Indonesia, dikarenakan sistem kita berjalan dengan baik," pesan Sutarmidji.