Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang adalah:

1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945;
2. perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
3. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

 Proses Pembuatan Undang-Undang 

Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR maupun Presiden.

Selain itu, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR.

Proses pembuatan undang-undang berdasarkan rancangan yang diusulkan oleh DPR, yaitu sebagai berikut. 

1. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden. 
2. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. 
3. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.

Baca Juga: Polemik RUU Kesehatan, Anggota Komisi IX Edy Wuryanto Minta Tidak Hilangkan UU Profesi Kesehatan

Proses pembuatan undang-undang berdasarkan rancangan yang diusulkan oleh DPD, yaitu sebagai berikut. 

1. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. 
2. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. 
3. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden. 
4. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. 
5. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.

Itu dia informasi seputar proses pembuatan Undang-Undang.

Semoga bermanfaat!

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.