Wapres Minta Anggota Percepatan Otsus Papua Serap Aspirasi Kelompok Strategis

9 Mei 2023 17:46 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin sebagai ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menerima audiensi jajaran BP3OKP di Istana Wapres, Selasa (09/05/2023.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin sebagai ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menerima audiensi jajaran BP3OKP di Istana Wapres, Selasa (09/05/2023. ( BPMI Setwapres)

Sonora.ID - Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP), yaitu Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menerima audiensi jajaran BP3OKP di Istana Wapres, Selasa (09/05/2023.

Pada pertemuan itu, Wapres memberikan beberapa arahan kepada para anggota BP3OKP yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres). Salah satunya, Wapres meminta untuk memperkuat komunikasi publik di daerah, khususnya dengan berbagai kelompok strategis di Papua untuk meyakinkan, bahwa pemerintah benar-benar ingin membangun Papua yang sejahtera dan maju.

“Tolong dengar aspirasi mereka, dengar apa maunya mereka. Catat dan laporkan segera supaya kita dapat mencari solusi terbaik untuk Papua. Kalau ada usulan, saran, kita catat dan dengarkan,” tegas Wapres.

Ia menyadari agenda persoalan Papua bersifat kompleks, karenanya dibutuhkan upaya intens dalam merumuskan dan melaksanakan pendekatan dan kebijakan yang komprehensif untuk Papua. Wapres menyebutkan dalam waktu dekat dirinya berencana kembali melakukan kunjungan kerja ke Tanah Papua.

Baca Juga: Wapres salurkan bantuan pada 30 mustahik di Jambi

Selain itu, Wapres juga menginstruksikan para Anggota BP3OKP agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, mengingat kehadiran BP3OKP ini adalah sebagai Tugas Negara guna mengawal arah baru pembangunan Papua ke depan.

“Saat ini kita dihadapkan dengan batasan waktu pemerintahan hingga 20 Oktober 2024. Karena itu, saya meminta Saudara-saudara untuk teliti dalam mengawal kegiatan/proyek percepatan pembangunan yang bersifat strategis, terobosan, dan menyentuh kebutuhan masyarakat asli Papua,”

“[Hal ini] guna memastikan agenda konsolidasi Otonomi Khusus di 6 Provinsi (di Papua), terutama penyiapan lahan dan pembangunan kantor pemerintahan baru di 4 Daerah Otonom Baru (DOB),” lanjut Ma'ruf Amin

Di samping itu, ia meminta Anggota BP3OKP untuk mengawal pelaksanaan Rencana Aksi 2023 dan 2024 agar selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041.

“Jadikan ini legacy dari pemerintahan saat ini, dan sebagai fondasi untuk pemerintahan baru nanti. Jadi kita sudah meletakkan landasan atau semacam milestone-nya,” tuturnya.

Halaman Berikutnya
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm