Jakarta, Sonora.ID - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut seorang pemimpin seharusnya tidak menakut-nakuti rakyat dan bisa bersikap negarawan.

Iia mengatakan itu demi menanggapi pertanyaan terkait pernyataan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menuding bakal terjadi chaos atau kekacauan politik apabila sistem pemilu berubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup.

Menurut Hasto, seorang pemimpin sebaiknya bisa bersikap seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, dan Wapres ke-13 RI Maruf Amin untuk mendorong pemilu berjalan lancar.

"Tidak perlu seorang pemimpin menakut-nakuti rakyat selama para pemimpin punya sikap kenegarawanan yang kuat dan Presiden Jokowi, KH Maruf Amin, Ibu Megawati Soekarnoputri semuanya mendorong dengan sikap kenegarawanan untuk menghasilkan pemilu yang seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi," kata Hasto ditemui di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Baca Juga: Penyusunan Bacaleg PDI Perjuangan Senapas Dengan Upaya Pemenangan Ganjar Pranowo

Toh, menurutnya, chaos atau kekacauan politik biasanya terjadi ketika ada kecurigaan berlebihan.

"Chaos politik itu ketika dalam era kontestasi pemilu yang sangat ketat ada yang menyalahgunakan kekuasaan, ada yang curiga berlebihan terjadi kecurangan sebelum pemilu dilaksanakan, padahal kami menjadi bagian dari piar demokrasi dari rakyat untuk rakyat.

Kami tidak diajarkan untuk menang dengan segala cara mendapatkan kenaikan 300 persen, kami menang dengan cara-cara konstitusional," ujar Hasto.

Terkait sistem kepemiluan, Hasto menyebut PDIP partai yang siap dengan kondisi apa pun.

Sebab, parpol berlambang Banteng moncong putih selalu mendorong pelembagaan partai. Dari situ, PDIP mampu menghadirkan stok kader terbaik untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan.

Hasto mencontohkan sosok seperti Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo terlahir dari proses pelembagaan partai dengan kaderisasi.

Baca Juga: Kodam XIII/Merdeka Terima Penghargaan dari Kepala BKKBN

"PDIP selalu siap. Baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup, meskipun PDIP berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup, tetapi kami juga siap apa pun yang diputuskan oleh MK," ujar pria kelahiran Yogyakarta itu.

Lebih jauh, Hasto juga meminta Denny Indrayana bertanggung jawab, karena jadi yang pertama kali menuding putusan MK sudah dibuat meloloskan sistem proporsional tertutup, padahal MK belum mengumumkan apapun.

Hasto mengatakan pihaknya sangat menyesalkan pernyataan Denny Indrayana tanpa menyebut sumber yang jelas, namun kemudian telah menciptakan suatu spekulasi politik tertentu yang tidak benar.

"Jadi, jangan apa yang menjadi pengalaman dari Pak Denny dalam pemerintahan sebelumnya sepertinya (seakan-akan dituduh) kemudian terjadi dalam pemerintahan saat ini," kata Hasto.

“Bagi PDIP sangat nyata dua kali pemilu, bahkan ketika PDIP dalam pemerintahan, kenaikan suara pemilu yang diperoleh PDIP itu sangat realistis. Dan itu melalui kerja organik dari seluruh partai, tidak ada melalui suatu rekayasa kekuasaan sehingga ada partai yang bisa naik 300 persen,” tegas Hasto.

Baca Juga: Kuliah Geopolitik Soekarno di Sesko TNI, Hasto Motivasi Perwira TNI Jangan Takut Berimajinasi

TERKINI

Kepala BPJPH: Sertifikasi Halal untuk Lindungi UMK dari Serbuan Produk Halal Luar Negeri

22 November 2024 09:59 WIB

Lima Bahaya Judi Online terhadap Pendidikan

22 November 2024 09:55 WIB

5 Kata-Kata Surat untuk Hari Guru yang Menyentuh Hati dan Bikin Haru

22 November 2024 09:55 WIB

Ketua Satgas Anti Hoax PWI Pusat: Etika Jurnalistik adalah Kunci Menjaga Kepercayaan Publik

22 November 2024 09:46 WIB