Palembang, Sonora.ID – Menanggapi adanya polemic warga Tegal Binangun yang menolak masuk wilayah kabupaten Banyuasin, Pengamat Kebijakan Publik, Abdullah Idi kepada sonora ( 06/06/2023) mengatakan bahwa hal tersebut wajar saja masyarakat ingin menyampaikan aspirasi.

Penolakan tersebut berkaitan dengan akses, baik ekonomi, pelayanan, transportasi. Secara geografis mereka lebih dekat ke Palembang yang notabene lebih mapan sebagai kota madya.

“Wajar saja menyampaikan aspirasi. Ini berkaitan dengan soal akses saja,” ujarnya.

Ia mengatakan kedua pihak harus duduk bersama karena terkait perbatasan wilayah. Persoalan warga memilih kota Palembang bukan sebuah persoalan besar, seperti di KM12 perbatasan Palembang – Banyuasin tidak masalah, kegiatan ekonomi tetap berjalan.

Kedua pihak harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa hanya sebatas pembagian wilayah saja yang terutama adalah masih dalam konteks pembangun sumsel.

“Ini soal komunikasi, kedua pihak baik legislative, eksekutif, tokoh masyarakat, yang penting kemajuan masyarakat dan wilayah ini, perlu sosialisasi,” ujarnya.

Baca Juga: Warga Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Bersatu Menolak Masuk Wilayah Kabupaten Banyuasin

Persoalaan apakah masuk wilayah Banyuasin atau Palembang hal ini tergantung letak geografisnya.

Saat pembentukan wilayah Banyuasin ada batas wilayah dan harus dipatuhi regulasinya.

Soal warga mau jadi warga Banyuasin atau Palembang adalah hak warga, tapi selagi masih di wilyaah Palembang maka termasuk Palembang juga sebaliknya.

Pemerintah juga perlu melihat pembangunan yang timpang jadi tugas bersama kedua pemerintah daerah.

Namun Banyuasin masih baru tentu tidak bisa dibandingkan dengan Palembang dan harus bertahap.

Masyarakat juga harus patuh dengan peraturan pemerintah. kita perlu bersyukur karena wilayahnya luas tidak seperti negara lain seperti singapura yang harus membeli pasir dari kita.