Makassar, Sonora.ID - Proses tender proyek Makassar Core City Arena (MACCA) gagal dilakukan. Penyebabnya, tidak ada perusahaan yang memasukkan penawaran.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar, Andi Pattiware mengungkap itu saat dikonfirmasi, Kamis (20/7/2023).

Dia mengatakan sebenarnya ada 5 penyedia yang lolos pra kualifikasi.

Namun pada saat tahapan penawaran, tidak ada perusahaan yang memasukkan hingga telah dilakukan perpanjangan waktu.

Olehnya diputuskan proyek tersebut gagal tender.

Baca Juga: Pemkot Makassar Akan Umumkan Pemenang Tender PSEL pada 14 Juli 2023

"Setelah gagal tender ini, kami langsung tindak lanjuti dengan konsultasi ke LKPP. Kita sampaikan bahwasanya tidak ada penyedia yang masukkan penawaran. Arahan dari LKPP, untuk mencari tahu apa alasan dari 5 penyedia ini tidak memasukkan penawaran," ujarnya.

Dia menambahkan telah menggelar market sounding dengan mengundang seluruh penyedia.

Mereka mempersoalkan metode evaluasi yakni harga terendah ambang batas, dianggap tidak sesuai untuk digunakan dalam konsep pembangunan design and build (rancang bangun).

"Kedua ada beberapa penyedia yang menyatakan bahwa HPS mereka lebih tinggi daripada pagu. Dalam artian pagu yang ada ini kurang. Ada juga yang menyampaikan bahwa waktu untuk memasukkan penawaran terlalu cepat," jelasnya.

"Kami sudah bersurat ke pimpinan, kami juga sudah rapat yang dihadiri inspektorat, bappeda, pokja, MK, sama tim teknis, kami simpulkan bahwa metode harus diubah, dan kedua harus ada adendum tahun jamak. Dalam artian kita ubah nota kesepahamannya, secara garis besar kita tambah anggaran," sambungnya.

Masalah lainnya, besaran harga proyek yang hanya Rp230 miliar. Angka tersebut kata Pattiware merupakan usulan dari LKPP dan diikuti oleh Dispora.

Dispora Makassar berencana menambah anggaran hingga total Rp400 miliar. Proyek macca dibebankan dalam APBD perubahan 2023.

"Kita sudah lapor ke pimpinan, kita sudah kasih hitung-hitungannya bahwa tambahnya sekian. Anggaran ini akan diusulkan ke APBD perubahan. Kita sudah konsultasi dengan keuangan daerah dan itu dimungkinkan untuk adendum," tutupnya.

Baca Juga: KPPU VI Gelar Workshop, Ungkap Laporan Didominasi Pelanggaran Tender