“Dahulu purnabakti yang sakit tetap bisa kami tanggung jika berobat di rumah sakit kami. Namun dengan terdaftar pada JKN, purnabakti bisa memilih fasilitas kesehatan terdekat dimana dia nyaman. Beberapa pensiunan rumahnya memang jauh dari RS Bethesda, ada yang di Solo, Kulonprogo, Wonosari ada juga yang ikut putra putrinya di daerah lain, sekarang tidak masalah. 

Jadi ya sebenarnya dengan ikut JKN ini lebih fleksibel. Tidak berharap sakit, tapi kalau sakit bisa ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu salah satu kelebihannya, mereka bisa memilih dimana mereka nyaman. Akses nya lebih mudah,” ujarnya.

 

SEVP Business Support PT. LPP Agro Nusantara, Sosiawan Hary Kustanto mengatakan karyawan purnabakti merasa senang saat didaftarkan secara kolektif dari perusahaan.

 

Mereka sangat berharap PT. LPP Agro Nusantara terus mengelola jaminan kesehatan mereka melalui 

 

Mereka tak lagi risau akibat biaya pengobatan yang mahal. Saat ini tercatat 563 orang telah terdaftar, terdiri dari karyawan purnabakti kantor pusat di Yogyakarta dan kantor cabang di Medan beserta pasangan dari purnabakti tersebut.

 

“Apapun ceritanya, karyawan walaupun sudah purnabakti kan sumbangsihnya kepada perusahaan sudah banyak. Tidak serta merta begitu pensiun kemudian ditinggalkan. Di bagian sdm kami data sudah lengkap, begitu mereka masuk masa bebas tugas dan beralih ke masa pensiun otomatis langsung kami daftarkan ke dalam kepesertaan yang untuk purnabakti. 

Artinya tidak ada jeda ketika pensiun, sehingga mereka tidak terganggu pada saat sakit akibat kepesertaan JKN terhenti atau terjeda,” katanya.

 

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Prabowo mengatakan BPJS Kesehatan senantiasa berkomitmen untuk mengakomodir semua kebutuhan peserta, termasuk pendaftaran purnabakti dalam Program JKN.

 

Pendaftaran purnabakti ini melalui skema kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kolektif.

 

 

Melalui skema ini, iuran peserta 

per bulan akan terbagi menjadi tiga yaitu kelas satu, kelas dua dan kelas tiga sama seperti peserta mandiri pada umumnya.

 

Namun pembayarannya terkolektif menjadi satu iuran atas nama entitas perusahaan.

 

“Kelebihannya adalah purnabakti ini akan terjamin kepesertaannya karena pengelolaan administrasinya dikolektif menjadi satu pada perusahaan. Selain itu, purnabakti juga terhindar dari kemungkinan kepesertaan yang tidak aktif karena lupa membayar iuran. Saya rasa ini 

salah satu cara bagi perusahaan untuk menunjukkan bukti perhatian kepada purnabakti melalui pendaftaran kepesertaan secara kolektif. Di usia pensiun, beliau-beliau yang telah berjasa ini tidak lagi terbebani biaya saat sakit,” kata Prabowo.

 

Prabowo juga mengatakan, pihaknya siap memberikan informasi dan pendampingan bagi perusahaan yang akan mendaftarkan purnabaktinya.

 

Tak perlu ragu, PBPU Kolektif ini akan dituangkan dalam perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, baik BPJS Kesehatan maupun perusahaan.

 

Sehingga hak dan kewajiban akan terlaksana dengan baik dan purnabakti dapat menikmati masa purnatugas dengan tenang, tanpa khawatir biaya ketika sakit.

 

Baca Juga: Peserta JKN di Kota Medan Lebih dari 95 Persen, Medan Raih UHC Award