Bitung, Sonora.ID - Kegiatan Evaluasi dan Penguatan Percepatan Stunting melalui kegiatan Safari Stunting Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di BPU Kantor Walikota Bitung dan dihadiri oleh Wakil Walikota Bitung Bapak Hengki Honandar, Se, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bitung, Ketua TP PKK Kota Bitung Ny. Rita Mantiri - Tangkudung, selaku Bunda Pendamping Keluarga Kota Bitung, Ketua DWP Ny. Nurjana Theno Munarwin, SE, selaku Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Kota Bitung,

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara Ir. Tino Tandaju, M.Erg, Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Utara Bapak I Ketut Sutakariana, Ketua Persit Candra Kirana cabang 62 Ny. Eka Efriandi, Forkompimda Kota Bitung serta Dinas dan Instansi terkait Percepatan Penurunan Stunting Kota Bitung.

Dalam sambutannya Wakil Walikota Bitung mengingatkan pentingnya Evaluasi, koordinasi dan kolaborasi dan berbagai inovasi untuk menghapus kasus stunting di Kota Bitung.

Juga pentingnya pemenuhan gizi, asi eksklusif dan menjaga kebersihan dan sanitasi yang sehat.

Beliau optimis dengan kerjasama dengan berbagai pihak Kota Bitung dapat mencapai target prevalensi stunting yang ditentukan Pemerintah untuk turun di bawah 14% di tahun 2024.

Baca Juga: Smart FM dan FKD Kompas Gramedia Sulut Donasi Buku Bacaan Ke TBM Literasi

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara Ir. Tino Tandaju, M.Erg dalam sambutannya memaparkan data capaian Kota Bitung dimana data SSGI tahun 2022 mencatat angka Prevalensi Stunting Kota Bitung pada angka 23,5% dari target 17,37% yang berarti terjadi gap atau deviasi sebesar 6,13% yang berarti target tahun 2022 Kota Bitung belum tercapai.

Sedangkan dari hasil pengukuran e-PPGBM per Februari 2022 tercatat dari 8.137 jiwa balita yang diukur terdapat 261 balita stunting di Kota Bitung.

Senada dengan Wakil Walikota, Kaper juga kembali mengingatkan pentingnya kerjasama Pentahelix yaitu Pemerintah, swasta, akademisi, media dan masyarakat untuk program Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sulawesi Utara yang dilanjutkan dengan beberapa poin komitmen yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota yaitu,

1. PEMERINTAH KOTA BITUNG KHUSUSNYA TPPS KOTA, KECAMATAN, KELURAHAN SERTA SEMUA UNSUR YANG TERLIBAT DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING HARUS BERSAMA-SAMA SECARA KONSISTEN MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA BITUNG;

2. SALAH SATU SOLUSI DALAM PENGAWALAN CAPAIAN SSGI ADALAH PEMERINTAH KOTA MEMASTIKAN AGAR SETIAP PENGUKURAN YANG DILAKUKAN OLEH TIM BPS MAUPUN ENUMERATOR SSGI TERPANTAU, TERLAPOR DAN ADA DATA PEMBANDING DARI PEMERINTAH KOTA BITUNG SEBELUM DILAPORKAN DI APLIKASI SSGI

3. BALITA YANG TIDAK TERUKUR DI FEBRUARI 2023 SEBANYAK 6.466 ANAK BERPOTENSI MENJADI BALITA STUNTING YANG PERLU DIKAWAL DAN DIPANTAU OLEH PEMERINTAH KOTA SERTA MENDORONG AGAR DI PENGUKURAN AGUSTUS 2023, BALITA YANG DIUKUR BISA MENCAPAI ANGKA 100%

Kemudian dilakukan penandatangan komitmen Percepatan Penurunan Stunting yang ditandatangani Ketua PPS Kita Bitung, Ketua TP PKK Kota Bitung dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, yang berisi komitmen untuk menurunkan angka prevelansi stunting Kota Bitung sebesar 14,4% tahun 2023 dan 11,46% tahun 2024, targer ePPGBM Bulan Agustus 2023 minimal 48 balita stunting dan pengukuran balita setiap bulannya sebesar 97% ditiap kegiatan Posyandu.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan Pelayanan KB, demo DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), dan penyerahan bantuan bagi keluarga dengan balita stunting di Kota Bitung.