Makassar, Sonora.ID - LPG 3 Kg yang merupakan produk subsidi kerap salah sasaran. Diketahui, LPG 3 Kg diperuntukkan hanya bagi kalangan berpenghasilan rendah.

Namun sayangnya, justru banyak kalangan mampu menggunakan gas tersebut. Baik untuk kebutuhan sehari-hari, maupun usaha.

Tidak tinggal diam, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Pemprov Sulsel baru-baru ini melakukan sidak ke Pangkalan LPG 3 Kg di beberapa kecamatan yaitu di Mariso dan Mamajang.

Baca Juga: DKP Makassar Manfaatkan Lorong Wisata, Hadapi Dampak El Nino

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kabid ESDM Propinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran dan Sales Area Manager Retail Sulawesi Selatan dan Barat Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi beserta Tim.

“Sebenarnya kita sudah memberikan himbauan kepada ASN agar membeli LPG non-subsidi. Pemerintah menghimbau agar tetap menggunakan LPG non-subsidi, agar kuota yang berhak mendapatkan tetap terpenuhi” ujar Kabid ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ishaq dalam keterangannya.

Andi mengklaim, kondisi di lapangan saat ini telah terkendali. Tidak terlihat lagi antrian pembelian LPG. Ia berharap, masyarakat yang berhak menerima LPG subsidi mendapatkan kuota dan tepat sasaran.

“Kami terus melakukan pengawasan agar pendistribusian LPG subsidi ini tepat sasaran, kami selalu mendukung Pertamina dengan adanya program uji coba pencocokan dan pendataan ini,” tambahnya

Baca Juga: Pertamina Sulawesi Edukasi Aspek Hukum Penyaluran dan Pendistribusian BBM Subsidi

Sementara itu, Sales Area Manager Retail Sulawesi Selatan dan Barat, Henry Eko menyampaikan, sidak tersebut merupakan tindak lanjut adanya informasi terkait kurangnya ketersediaan LPG 3 Kg di wilayah Makassar.

“Kami lakukan pengecekan bersama Pemerintah Propinsi dengan memiliki dua misi yaitu pengecekan kondisi di lapangan apakah kondisinya masih terdapat antrian atau terdapat kekurangan karena beberapa kali telah kita lakukan operasi pasar dan penambahan fakultatif,” ucapnya

Eko mengimbau masyarakat bersabar dan tidak terburu-buru menyebarkan informasi tentang antrian atau keramaian di pangkalan. Itu terjadi akibat proses pendataan.

“Karena pelayanan dengan pendaftaran subsidi tepat ini membutuhkan waktu, sehingga dimungkinkan adanya kerumunan. Jika sudah terdata maka pelayanan akan semakin lancar,” imbuhnya.