Fokus utama dari evaluasi ini adalah untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tidak dimanfaatkan.

 

Seno menjelaskan bahwa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan bertanggung jawab atas tugas evaluasi ini.

 

Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko terjadinya Silpa pada APBD tahun 2024.

 

 

"Kami mendorong perbaikan dalam hal ini. Proses lelang harus dijalankan dengan lebih efisien, terutama pada proyek-proyek berskala besar," ujar Seno pada Senin (14/8/2023).

 

Dalam upaya menangani potensi Silpa, Seno mengungkapkan bahwa langkah-langkah pengadaan barang dan jasa yang lebih awal akan diimplementasikan terutama untuk proyek-proyek besar.

 

Namun, ia juga menyadari bahwa kemungkinan terjadinya Silpa yang signifikan masih ada pada tahun ini.

 

Oleh karena itu, Seno berpendapat bahwa langkah pengadaan yang lebih awal perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa pada tahun mendatang, terutama pada awal tahun pelaksanaan APBD 2024, perencanaan dapat lebih terstruktur.

 

"Rencana proyek untuk tahun 2024 harus dirancang sebelum dimulai, untuk mengurangi angka Silpa. Kami meyakini bahwa langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024. Kami telah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar untuk mengatasi Silpa dan yakin situasinya akan lebih optimal tahun depan," pungkasnya.

 

Baca Juga: Anggota Dewan Kaltim Usulkan Pembangunan Sambungan Listrik di Desa Tertinggal