Bandung, Sonora.ID - Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) terus menggenjot bahtuan pangan guna mengendalikan harga beras.

Dari hasil pemantauan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar, harga beras mulai stabil, dimana harga rata-rata sampai akhir pekan ketiga September mencapai Rp 11.483 per kilogram.

Diketahui bahwa kenaikan beras masih terjadi di 3 daerah, yakni Kabupaten Sukabumi, serta di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, sejak bantuan pangan meluncur, harga beras berangsur-angsur bisa dikendalikan meski belum sepenuhnya menekan kembali ke harga normal.

Pihaknya mencatat dampak bantuan cadangan pangan [BCP] di Jabar dari Bapanas yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Bogor awal September lalu, sudah terlihat meski penyaluran baru sebesar 54 persen untuk 4,149,374 keluarga penerima manfaat.

Baca Juga: Kebakaran di TPA Sarimukti Sudah Padam

"Sampai 24 September bantuan cadangan pangan sudah mencapai 54 persen, ada tiga daerah bahkan sudah mencapai 100 yakni Kota Banjar, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi," ucap Bey.

Menurutnya, penyaluran BCP untuk sejumlah daerah tengah dikebut oleh Pemprov Jabar, Bulog dan PT Pos Indonesia agar tuntas sebelum 30 September mendatang.

"Kita akselerasi, mudah-mudahan sebelum 30 September sudah mencapai 100 persen di seluruh daerah sehingga harga beras bisa dikendalikan," tegas Bey.

Sementara itu, DKPP Jawa Barat saat ini tengah mengajukan anggaran tambahan untuk Gelar Pangan Murah (GPM) di APBD Perubahan 2023.

Kepala DKPP Jabar Mohammad Arifin Soedjayana mengatakan, Gelar Pangan Murah (GPM) dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan pangan akibat dampak dari El Nino dan juga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.

"GPM juga bisa turut menekan kenaikan harga beras sekaligus membantu daya beli warga. GPM rencananya akan digenjot hingga akhir Desember 2023," kata Arifin.

“[Anggaran] Gelar Pangan Murah yang sudah itu sekitar Rp1,2 miliar, kemudian kita usulkan di APBD Perubahan Rp1,8 miliar, ini untuk antisipasi El Nino,” tambahnya.

Dari APBN, APBD 2023 hingga Bank Indonesia program GPM disiapkan sebanyak 87 kali, sejauh ini DKPP Jabar sudah menggelar sebanyak 62 kali di sejumlah titik.

“GPM itu selalu ada setiap bulan, tapi untuk antisipasi kita akan lakukan lagi,” ujarnya.

Baca Juga: Jadikan Hari Kesatuan Gerak PKK Momentum Tingkatkan Kinerja

Menurutnya pada Tahun 2023, sudah dilaksanakan sebanyak 87 kali GPM dikhususkan pada wilayah dengan Indeks Harga Konsumen tinggi dan daya beli rendah.

Selain GPM, DKPP Jabar juga memiliki program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Arifin menuturkan stok CPPD pada per Bulan Agustus 2023 sebesar 1.399,138 Ton serta rencana pembelian tambahan CPPD tahun 2023 sebanyak 762 Ton. “Kami mengajukan Rp105 juta di APBD Perubahan,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Plh. Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmadja dalam paparan rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Barat menuturkan, dalam rencana pengendalian inflasi September-Desember 2023 GPM Provinsi akan digelar sebanyak 32 Kali dan Kabupaten/Kota 101 Kali.

Pihaknya juga akan terus melakukan emantauan harga di pasar pembentuk harga dan distributor pangan di 27 Kabupaten/Kota.

Di sisi lain, guna memenuhi ketersediaan pangan dilakukan sejumlah upaya lewat Penyaluran Bantuan Beras sebanyak 10 Kg untuk 4,1 Juta KPM; Penyaluran Bantuan Pangan untuk 410.691 Keluarga Rawan Stunting (KRS) dan Penambahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 600 Ton.