Dalam pelaksanaannya, konsep ini berkembang menjadi demokrasi dengan adanya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden.
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di masa Demokrasi Terpimpin memungkinkan PKI pimpinan D.N Aidit memperluas pengaruhnya.
PKI pun berhasil memanfaatkan peluang dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi nasional yang tidak menentu.
Mulai dari membangun simpati masyarakat, terutama lapisan bawah yang selama ini mengalami tekanan berat.
Pada akhir 1963, PKI mulai gencar melakukan gerakan 'aksi sepihak' di Jawa, Bali dan Sumatera Utara.
Kader PKI mulai menghasut para petani mengambil alih tanah penduduk, terutama penduduk yang memiliki tanah luas.
Bahkan tak jarang kegiatannya diwarnai dengan tindakan kekerasan terhadap pemilik tanah, pegawai pemerintah dan pengurus perkebunan.
Aksi balasan pun dilakukan oleh kelompok anti-PKI hibgga menyebabkan kondisi makin tidak stabil.
Muncul kecurigaan dan persaingan hingga muncul desas-desua adanya Dewan Jenderal di Angkatan Darat.
PKI menyebut Dewan Jenderal akan mengkudeta dengan bantuan Amerika Serikat.