Palembang, Sonora.ID –  4 Oktober 2023, Memasuki reses Masa Persidangan I Tahun 2023-2024, Komisi XI DPR RI menjalankan fungsi pengawasannya dengan melakukan kunjungan kerja ke Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Pada kunjungan kerja ini, Komisi XI DPR RI disambut secara langsung oleh Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Agus Fatoni bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Pusat, yaitu Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman dengan didampingi oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana beserta jajaran di ballroom Hotel Arista Palembang.

Pertumbuhan ekonomi di regional Sumatera Selatan menjadi fokus utama pengawasan Komisi XI DPR RI. Selain itu, fokus utama pengawasan bertujuan memastikan bahwa APBN telah memberikan dampak yang seoptimal mungkin untuk wilayah ini.

Komisi XI mengawasi kebijakan maupun program pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara, perencanaan pembangunan nasional, dan stabilitas sektor keuangan.

Baca Juga: Wilayah OKI Menjadi Prioritas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Melalui kunjungan kerja ini, terdapat beberapa informasi strategis yang ingin didapatkan oleh Komisi XI terkait dengan upaya-upaya Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi APBN melalui kegiatan koordinasi dan penguatan kebijakan serta program-program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah lingkup Provinsi Sumatera Selatan.

Lebih jauh lagi, pengawasan terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam mengawal pertumbuhan ekonomi yang optimal tidak luput menjadi bagian dari tujuan pelaksanaan kunjungan kerja di masa reses kali ini.

Pada kunjungan kerja ke Palembang, Tim Komisi XI DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir dari Fraksi Partai Golkar dengan didampingi oleh 20 anggota Komisi XI.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan.

Pada paparannya, Dirjen Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman menyampaikan beberapa keberhasilan kinerja APBN di regional Sumsel yang tak hanya mampu mengawal Sumsel melewati masa pemulihan ekonomi pasca pandemi, tetapi juga berhasil mencatatkan Sumsel menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk kawasan Sumatera sampai dengan periode triwulan II 2023 di angka 5,24%.

Capaian ini tentunya merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di regional Sumsel.

Paparan kemudian disambung oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana yang menyampaikan hal terkait dengan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menghubungkan antara keuangan di tingkat pusat dan daerah.

Baca Juga: Lanjutan Sidang PT HMS vs Karyawan, 41 Bukti yang Dihadirkan Penggugat Dinilai Tidak Memperkuat Tuduhan

TKD sampai dengan Agustus telah terealisasi sebesar Rp16,19 triliun (55,56%) yang meningkat dari realisasi pada periode yang sama di tahun lalu.

Melalui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dapat dicapai harmonisasi antara program-program yang menjadi prioritas nasional dan prioritas daerah.

Komitmen untuk melakukan sinkronisasi keuangan pusat dan daerah akan meminimalisasi duplikasi atau tumpang tindih program serta ketimpangan antar daerah.

Ragam sinergi yang telah dilakukan untuk wilayah Sumsel yang dilakukan Kementerian Keuangan dengan para stakeholders di daerah antara lain melalui pelaksanaan forum ALCo regional, penguatan local taxing power, pembinaan UMKM, implementasi crash program piutang negara, serta berbagai analisis terkait dengan peluang investasi di daerah.

Hal senada juga turut disampaikan oleh peserta rapat lainnya baik dari Kementerian PPN/Bappenas, BPK, BPKP, LKPP, BPS, dan tuan rumah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Capaian-capaian atas program prioritas nasional dalam bentuk pembangunan akses jalan tol di wilayah Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu fokus utama yang disampaikan.

Baca Juga: Daftar Kajian IESR terkait Transisi Energi Batubara ke Energi Terbarukan

Pengembangan konektivitas melalui infrastruktur jalan akan dapat semakin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumsel.

Tim Komisi XI DPR RI menyampaikan apresiasi atas kinerja yang baik melalui tercapainya target-target pembagunan untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di masa reses ini akan menjadi masukan berharga yang akan disampaikan pada masa sidang komisi periode selanjutnya.

Dengan terjalinnya sinergi yang baik antara wakil rakyat dan pemerintah, maka pengawalan terhadap progress pembangunan akan dapat terlaksana dengan baik untuk mewujudkan good governance khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News.