Menurut Jia Song lagi, “ABK yang mengalami intellectual disability (ketidakmampuan intelektual) juga diikutsertakan di kelas. Oleh sebab itu, untuk menyusun kurikulum pembelajaran, orang tua, psikolog anak, dan guru selalu diikutsertakan.”

Sementara itu, Joko Yuwono, praktisi dan pemerhati pendidikan inklusi dari Universitas Ageng Tirtayasa, Serang, mengatakan bahwa pendidikan inklusi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Aturan itu menyatakan bahwa seluruh sekolah di provinsi ataupun kabupaten/kota wajib menyediakan pendidikan inklusi dan harus tersedia mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. 

Peraturan menteri ini membantu peserta didik berkebutuhan khusus untuk diperlakukan

sama seperti peserta didik lainnya. Peraturan ini diharapkan memberikan kenyamanan dan persamaan hak antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik lainnya. 

Tanpa semua itu, peserta didik berkebutuhan khusus tidak akan nyaman di sekolah dan tujuan sekolah inklusi tidak akan dapat tercapai. 

Contoh 2

MILITERISME DALAM APARATUS PENDIDIKAN

Oleh: Sarwono Jurusan Sosiologi-Antropologi FKIP UNS

Sumber: artikel.staff.uns.ac.id

Negara merupakan suatu bangunan yang memuat basis yang diatasnya berdiri dua suprastruktur. Kekuasaan negara dimiliki oleh aparatus negara. Aparatus negara terdiri dari aparatus represif dan aparatus ideologi. 

Aparatus negara represif berada pada wewenang publik yang berfungsi melalui kekerasan dan kuasa. Contoh dari aparatus negara represif ini adalah pemerintah, administrasi, angkatan bersenjata, polisi, pengadilan, dan sebagainya. 

Aparatus negara ideologi kebanyakan merupakan wewenang privat yang berfungsi secara ideologi. Contoh dari aparatus ideologi ini adalah aparatus negara agama, aparatus negara keluarga, aparatus negara budaya, aparatus negara komunikasi, dan sebagainya.

Kenyataannya, adanya peresapan fungsi antara aparatus Negara represif dengan aparatus Negara ideologi. Di mana aparatus Negara represif tidak melulu berfungsi secara represif atau kekerasan dan berkuasa saja, akan tetapi juga berfungsi secara ideologi. 

Sebagai contoh, angkatan bersenjata dan polisi pun berfungsi lewat ideologi, baik untuk menjamin kepaduan dan reproduksinya, maupun dalam nilai-nilai yang diajukannya. Sebaliknya, aparatus negara ideologi juga berfungsi secara represif. Karena sebagian besar pengambil kebijakan adalah aparatus negara represif. 

Rutinitas yang dilakukan aparatus negara ideologi menawarkan kita contoh-contoh mengenai aparatus negara ideologi yang berfungsi secara represif.

Aparatus negara pendidikan adalah aparatus negara ideologi yang paling dominan. Di mana aparatus negara pendidikan merupakan tempat transformasi suatu kebudayaan yang ada dalam masyarakat serta sebagai tempat perjuangan kelas. 

Dalam hal ini aparatus negara pendidikan juga tidak lepas dari fungsinya secara represif. Terlihat dalam rutinitas yang dilakukan oleh aparatus negara ideologi pendidikan, yaitu salah satunya upacara bendera yang dilakukan di sekolah-sekolah. 

Upacara bendera mempunyai fungsi secara represif dengan beroperasinya militerisme (kekerasan maupun pengawasan) dalam pelaksanaanya. 

Sebagai sebuah ritus yang mempunyai nilai simbolis, upacara bendera tidak lepas dengan adanya kekuasaan dan mekanisme pengawasan seperti halnya militer yang terdapat di dalam penyelenggaraannya.

Masuknya militerisme dalam aparatus pendidikan memberikan cermin bahwasanya pendidikan saat ini masih bersifat membelenggu pada tiap diri individu dalam mengembangkan kepribadiannya.