Tentu hal tersebut, lanjut Akmal Malik, membutuhkan komunikasi bersama pemerintah pusat.
“Karena kebijakan tol laut juga merupakan kebijakan Nasional,” kata Akmal Malik didamping Marbun, Senin (23/10/2023).
Dirinya berencana, melalui pemerintah provinsi dan kabupaten akan mencoba mengusulkan terkait fasilitas penunjang dalam percepatan pengendalian inflasi di PPU.
“Silakan nanti pj Bupati PPU untuk mencoba mengajukan usulannya ke Kementerian Perhubungan. Kita di provinsi akan mendukung,” jelasnya.
Dalam kesempatan wawancara, usai mengadiri Sosialisasi Pelaksanaan Data Desa Presisi di Kantor Bupati PPU, Akmal Malik menegaskan, hadirnya tol laut di PPU dirasa memang sangat penting.
“Agar potensi –potensi alam di PPU dapat dikelola,” imbuhnya.
Namun, dibalik itu semua, lanjutnya, yang lebih penting adalah memastikan infrastruktur yang tersedia sehingga produksi di PPU dapat lebih meningkat.
“Kuncinya diproduksi. Bagaimana barang yang ada di PPU juga bisa dibawa keluar,” tegasnya.
Soalnya, yang menjadi kendala selama ini, banyak kapal tol laut yang mengalami kekosongan muatan.
“Datang membawa barang, kembali membawa produksi,” pungkasnya.
:quality(50)/photo/2023/10/24/8c24d79b-8d54-45ec-a3b9-1d15f6f9-20231024113100.jpeg)
:quality(50)/photo/2024/11/05/20241105_091658-1jpg-20241105075307.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/05/sakit-freepikjpg-20241105033420.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/05/tepek-kanjpg-20241105092331.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/05/10-pmjpg-20241105025848.jpg)