Davis berharap, dari peringatan HHD maupun HKD 2023 kita bisa dapat membangun kota yang lebih baik ke depannya.

Mengacu pada New Urban Agenda (NUA) yang didasari oleh Sustainable Development Goals (SDG’s), pembangunan permukiman dan perkotaan dalam satu konteks kewilayahan dapat menggunakan pendekatan berbasis manusia, responsif gender, maupun usia. 

"Dan perlu adanya kolaborasi, dan tidak hanya pemerintah saja yang melaksanakannya tetapi bersama-sama," sambungnya.

Dari 17 target SDG’s yang harus dicapai, terdapat tujuh tujuan utama yang harus diprioritaskan dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kondisi Indonesia.

Hal tersebut terangkum dalam 8 buku Panduan Praktis Implementasi NUA, dimana Kementerian PUPR juga terlibat di dalamnya. Adapun tujuan tersebut meliputi, Perumahan dan Akses Pelayanan Dasar, Kebencanaan dan Lingkungan Perkotaan, dan Tata Kelola Perkotaan. 

Kemudian, Transportasi dan Mobilitas Perkotaan, Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Perkotaan, Pembangunan Ekonomi Lokal, serta Sosial-Budaya dan Kesehatan Masyarakat.

Terpisah, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalsel, Bhima Dhananjaya mengatakan hingga saat ini sudah ada belasan TPS 3R yang difungsikan di Kota Banjarmasin.

 Baca Juga: 2024 Retribusi BTS Tak Lagi Dipungut, Diskominfotik Cari Celah

"Ada 7 yang dibangun dari dana APBN, dan 12 dari dana APBD Kota Banjarmasin," ucapnya, Senin (31/10)

Dimana semua TPS 3R ini sudah mulai dibangun mulai tahun 2011 hingga tahun 2022 yang lalu.

"Dan semua ini dikelola oleh Pemkot Banjarmasin, karna setelah dibangun dari APBN kami serahkan ke Pemko," tuturnya.

"Itu menunjukkan bahwa Pemkot Banjarmasin ini kuat, baik dari segi pembiayaan dan komitmen," sambungnya

"Tidak semua kota punya komitmen mau membangun TPS 3R lebih dari APBN," tandasnya.

 Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News.