Banjarmasin, Sonora.ID - Netralitas ASN di lingkungan Sekretariat DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dinilai cukup rawan.

Mengingat tugas mereka sehari-hari dalam mendampingi kegiatan anggota legislatif.

Seperti dalam kegiatan sosialisasi peraturan daerah maupun kegiatan reses di daerah konstituen.

Hal itu perlu ditegaskan dengan pakta integritas untuk menjamin netralitas ASN di instansi tersebut.

Dalam Sosialisasi Netralitas ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan, Rabu (01/11) siang, Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan, Aries Mardiono, mengungkapkan bahwa penandatanganan pakta integritas netralitas ASN pada Pemilu 2024 sudah diarahkan ke seluruh instansi.

Baca Juga: Ini Pesan Penting untuk Kapalas Kelas Banjarmasin yang Baru

“Sekretariat DPRD Kalsel sangat erat hubungannya karena berfungsi sebagai fasilitator kerja anggota dewan,” tuturnya.

Untuk itu, Ia menilai perlu adanya batasan dalam tugas-tugas ASN saat mendampingi anggota dewan di lapangan.

"Apalagi mereka berasal dari partai politik dan sebagian besar akan kembali mencalonkan diri dalam Pemilu 2024, tentunya perlu batasan agar tidak terjadi hal yang merugikan," tambah Aries.

Terutama untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas kedewanan untuk kampanye.

“Contoh sederhana, apabila anggota dewan melakukan reses, dan setelah itu membagikan Alat Peraga Kampanye (APK), maka Sekretariat DPRD harus memiliki ketegasan untuk tidak terlibat,” jelasnya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Jaini, sepakat dengan perlunya batasan dalam pendampingan aktivitas anggota dewan.

Menurutnya sudah sewajarnya mereka memahami batas-batas yang dibolehkan atau sebaliknya bagi ASN, terutama terkait dengan Pemilu 2024 untuk menjaga netralitas.

“Nanti kita akan teruskan sosialisasi ini kepada pegawai kami di lingkup DPRD Provinsi,” pungkasnya.