Samarinda, Sonora.ID - Pemprov Kaltim sedang melakukan perbaikan jalan provinsi di jalur pesisir, dari Kutai Timur sampai Bontang.

Namun, upaya ini terancam sia-sia karena banyaknya truk pengangkut crude palm oil (CPO) yang melebihi kapasitas tonase jalan.

Hal ini dikritik oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Udin. Ia menemukan banyak ruas jalan provinsi yang baru diperbaiki malah rusak lagi karena lalu lintas truk CPO yang berat.

“Ini sangat merugikan daerah. Pemprov Kaltim sudah mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki jalan, tapi tidak bertahan lama karena truk CPO yang tidak taat aturan,” kata Udin.

Udin memberi contoh jalan akses Kutai Timur ke Berau, yang sering rusak karena truk CPO yang melintas di sana.

Baca Juga: DPRD Kaltim Imbau Warga dan Perusahaan Taat Bayar Pajak Kendaraan

Ia mengatakan, truk CPO tersebut tidak hanya merusak jalan, tapi juga membahayakan pengendara lain.

“Jalan yang paling parah adalah di turunan dan tanjakan, apalagi ada tumpahan minyak CPO di aspal yang bisa membuat licin. Ini bisa menimbulkan kecelakaan,” ujar Udin.

Udin menegaskan perlu ada komitmen dari pengusaha CPO untuk mencegah kerusakan jalan. Ia meminta Pemprov Kaltim tegas menetapkan aturan pembatasan berat tonase kendaraan pengangkut CPO.

“Pengusaha CPO harus mengurus izin penggunaan jalan ke pemerintah daerah. Tonase muatan harus sesuai dengan kelas jalan. Pemerintah daerah juga harus melakukan pemeriksaan berkala dan rutin agar truk CPO yang tidak punya izin agar berhenti beroperasi,” tegas Udin.

Udin berharap, dengan adanya aturan yang jelas dan tegas, jalan provinsi di Kaltim bisa terjaga kualitasnya.

Baca Juga: Longsor di Jalan Sultan Sulaiman Tak Kunjung Ditangani, DPRD Kaltim Kritik PUPR

Ia juga menjelaskan bahwa jalan provinsi adalah salah satu infrastruktur penting untuk mendukung pembangunan dan perekonomian daerah.

“Jangan sampai proyek perbaikan jalan provinsi jadi pekerjaan yang berulang. Padahal banyak jalan lain yang butuh perhatian dan perbaikan,” tutup Udin. (adv)