Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sutomo Jabir (
)
Samarinda, Sonora.ID — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sutomo Jabir berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberikan perhatiannya terhadap pengembangan sektor di daerah Kutai Timur (Kutim), Bontang dan Berau. Ia menilai, bahwa ketiga Kabupaten tersebut berpotensial di sektor pertanian.
Oleh karenanya, anggota dewan dengan Daerah Pemilihan (dapil) dari tiga Kabupaten tersebut meminta Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik untuk melakukan peninjauan langsung ke tiga daerah itu.
"Banyak potensi, bukan cuma pembangunan jalan yang kita bangun. Ada potensi pertanian yang begitu luas dan terkikis oleh perkebunan sawit di sekitarnya," ungkapnya, pada interupsi Rapat Paripurna ke-41 kemarin.
Menurut Sutomo, di daerah Kutim dan Berau ada beberapa aset irigasi milik Provinsi yang belum berfungsi dengan baik. Ia menyebutkan irigasi tersebut yakni, Semurut, Labanan dan Kaliorang.
"Mestinya, irigasi itu mengaliri ribuan hektar sawah, tetapi pengairan sawah-sawah itu belum optimal dan belum bisa mendukung lahan-lahan pertanian yang ada di sana," pungkasnya.
Lebih lanjut, ia berharap Pj Gubernur Kaltim dapat melakukan peninjauan, sehingga akan ada alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perbaikan pada irigasi tersebut.
Sutomo mengatakan, dengan adanya dukungan tersebut dapat meningkatkan produksi tanaman pangan padi, jagung dan kedelai. Selain itu, perbaikan irigasi dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan di Provinsi Kaltim, baik itu musim hujan maupun musim kemarau.
"Daerah irigasi sangat penting untuk meningkatkan produksi padi. Karena dapat menjamin ketersediaan air bagi tanaman," tambahnya.
Selain itu, kunjungan Pj Gubernur Kaltim ke tiga kabupaten tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi kepada para petani.
"Lahan-lahan yang ada perlu dioptimalkan. Jangan sampai ada lahan pertanian terlantar dan dikuasai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita juga harus dukung program Pemerintah Pusat untuk Swasembada pangan nasional," tutupnya.