Pontianak, Sonora.ID - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak terus melakukan optimalisasi pendapatan pajak daerah. Salah satunya adalah pajak restoran jenis katering atau jasa boga. 

Kontribusi pajak jenis katering ini cukup besar. Dimana dari target Rp3 miliar, hingga kini telah terealisasi sebesar 78,3 persen atau Rp2,3 miliar. 

Dalam rangka mengenjot pajak jasa boga ini, BKD Kota Pontianak menggelar Edukasi Perpajakan dan Capacity Building Pajak Daerah jenis jasa boga atau katering yang diikuti 120 peserta yang merupakan bendahara dari instansi vertikal dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Hotel G Jalan Jenderal Urip Pontianak, Selasa (28/11/2023).

Kegiatan ini merupakan kerja sama BKD Kota Pontianak dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalbar, KPP Pontianak Timur, Bank Indonesia dan Bank Kalbar.

Baca Juga: Peresmian Gedung Baru dan Anniversarry ke-35 PuskopCUIna, Pentingnya Koperasi Bergabung dalam Federasi

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi menjelaskan, kegiatan ini ditujukan bagi bendahara dari seluruh instansi vertikal maupun pemerintah daerah sebagai pemotong pajak.

Meski berdasarkan peraturan, jasa boga/katering tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak pusat, namun jenis usaha tersebut tetap dikenakan pajak restoran yang termasuk dalam pajak daerah.

“Jadi, setiap pembelian atau belanja makan dan minuman di restoran, rumah makan, katering di wilayah Kota Pontianak, wajib membayar pajak restoran sebesar 10 persen dari dasar pengenaan pajak tanpa minimum transaksi atau tagihan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Mulyadi, instansi vertikal, pemerintah pusat dan daerah diimbau melakukan belanja makanan dan atau minuman di wilayah Kota Pontianak pada tempat usaha yang telah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) Kota Pontianak.

“Instansi vertikal dan pemerintah pusat dan daerah maupun swasta diimbau untuk mensyaratkan lampiran berupa bon pembelian yang mencatumkan pajak restoran 10 persen, atau Salinan Surat Pajak Daerah (SSPD) pajak restoran yang sah atas laporan SPJ belanja makan minum pada bendahara masing-masing instansi atau perusahaan,” jelasnya.

Ia berharap melalui Edukasi Perpajakan dan Capacity Building ini menjadi pembelajaran yang bisa diperoleh peserta sebagai bendahara yang melakukan penarikan terhadap jenis pajak tersebut.

TERKINI

5 Shio Beruntung Besok 23 Desember 2024, Rezeki Melesat Sebentar Lagi

22 Desember 2024 19:56 WIB

Ramalan Zodiak Besok, 23 Desember 2024: Aquarius, Gemini, Pisces, Libra, Leo

22 Desember 2024 19:30 WIB

Sinopsis 'Doraemon: Nobita's Earth Symphony' Tayang di Trans TV!

22 Desember 2024 19:20 WIB

50 Ucapan Hari Ibu untuk Mertua dan Calon Mertua yang Menyentuh Hati

22 Desember 2024 18:51 WIB