Banjarmasin, Sonora.ID – Sejumlah standar pelayanan publik terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan.

Dalam Coffee Morning bersama Rekan Media yang digelar, Rabu (06/12) siang, Kepala BNNP Kalimantan Selatan, Wisnu Andayana, melalui Kabag Umum, Wahyuni, mengungkapkan bahwa jajarannya terus berkomitmen untuk mengedepankan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di provinsi ini.

Apalagi Kalimantan Selatan beberapa tahun terakhir kerap jadi tujuan utama maupun daerah transit narkoba, mulai dari jaringan nasional hingga internasional.

Ada sekitar enam jenis layanan BNNP Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tahun ini, salah satunya pelayanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN).

Surat tersebut biasanya digunakan para pencari kerja untuk proses rekrutmen, baik di perusahaan swasta maupun instansi pemeriksaan.

"Untuk SKHPN besaran tarifnya Rp290 ribu sesuai aturan Penghasilan Negara Bukan Pajak, itu sama dengan BNN di seluruh Indonesia," tuturnya.

Dengan tarif tersebut, pemeriksaan menggunakan tujuh parameter secara lengkap dibandingkan layanan serupa di fasilitas kesehatan lain yang biasanya hanya menggunakan beberapa parameter.

Yakni mendeteksi kandungan Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET), Morphine (MOP), THC/Marijuana, Cocain (COC), Benzoidazepin (BZO) dan Carisoprodol (SOMA).

Selain itu, Ia memastikan bahwa proses pemeriksaan hanya memakan waktu 30 menit hingga hasilnya keluar.

Selain pelayanan SKHPN, jajarannya juga fokus pada pelayanan rehabilitas rawat jalan untuk penyalahguna narkoba.

Kedua hal ini diakuinya saling berkaitan karena penerbitan SKHPN juga bagian dari rehabilitasi.

Baca Juga: Hasil Sensus Pertanian, Unit Usaha Perorangan di Kalsel Masih Dominan

"Konseling ini bersifat rawat jalan saja, minimal 4 kali dan maksimal 8 kali," jelasnya.

Wahyuni juga menegaskan bahwa pelayanan rehabilitasi rawat jalan tidak dipungut biaya apapun.

Dalam pemaparannya, Ia juga mengungkapkan sejumlah layanan lainnya yang dilaksanakan oleh BNNP Kalimantan Selatan.

Seperti tes urine atau deteksi dini, layanan sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), pelayanan besuk tahanan hingga penerimaan siswa/mahasiswa magang.

Ia berharap semua jenis pelayanan itu dapat disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga upaya P4GN yang dilakukan selama ini berjalan lebih maksimal.

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, yang turut hadir dalam kegiatan itu mengungkapkan apresiasinya atas upaya BNNP dalam menggandeng rekan media.

Terutama untuk menyebarkan informasi terkait layanan yang ada di instansi tersebut dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba di provinsi ini.

"Ini tugas kita bersama ya, kegiatan-kegiatan seperti pemberantasan narkoba tentu memerlukan peran media," jelasnya.

Salah satunya dengan menyebarluaskan informasi dan berita tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, hingga upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Dalam kesempatan itu, BNNP Kalimantan Selatan juga memperkenalkan aplikasi e-Lanting (Elektronik Layanan Anti Narkoba Terintegrasi) yang dapat diunduh dan digunakan oleh masyarakat.

Penyuluh Narkoba BNNP Kalimantan Selatan, Pergiwati Pristiana Kusuma, mengungkapkan bahwa pengguna dapat mengakses informasi maupun layanan yang ada.

Seperti melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba, permohonan untuk pelaksanaan tes urine, konsultasi, pembuatan SKHPN hingga pengaduan.

"Aplikasi ini sudah dapat digunakan untuk mempermudah masyarakat, meskipun masih terbatas untuk pengguna ponsel pintar berbasis android," jelasnya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News

Baca Juga: Jelang Akhir Tahun, Kanwil DPJ Kalselteng Capai 95 Persen dari Target