Bandung, Sonora.ID - Tinggal menghitung hari, Indonesia akan mengukir sejarah baru dalam pelaksanaan Pemilu secara serentak, yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang. 

 

Pada tanggal tersebut, masyarakat akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, lalu anggota DPR, DPRD, serta DPD.

 

Tidak hanya itu, pada 27 November 2024 nanti, Pemilu serentak kembali dilaksanakan untuk memilih kepala daerah, seperti gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

 

Demi kelancaran pelaksanaan Pemilu tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung melantik 3.419 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari Kecamatan Antapani dan Arcamanik di Sport Jabar.

 

Di saat yang bersamaan, ada 51.968 petugas KPPS se-Kota Bandung yang dilantik secara serentak di berbagai lokasi. Hal itu disampaikan, .

 

"Peran KPPS sangat strategis sebagai ujung tombak pemilu. Tugas mereka menyiapkan TPS dan perlengkapan di dalamnya, serta menjaga ketertiban TPS saat penghitungan dan pemungutan suara untuk kedaulatan pemilih," kata Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono, usai pelantikan di Sport Jabar Kota Bandung, Kamis (25/1/2024).

 

 

 

Menurutnya, dalam 19 hari ke depan, seluruh masyarakat akan melaksanakan pemilu akbar untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden, anggota DPR-RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten kota.

 

"Tahun 2024 ini kita punya tugas memastikan demokrasi ini berjalan dengan lancar kondusif aman di Kota Bandung. Bukan sekadar tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tapi juga komponen lainnya, termasuk masyarakat melalui KPPS ini," ungkap Bambang.

 

Bambang menyebut, pemilu yang berkualitas akan terwujud ketika KPPS menjalankan tugas secara transparan dan tidak memihak, serta bertanggung jawab untuk menjalankan nilai demokrasi. 

 

Sementara itu, Ketua KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti menyampaikan, dari awal pendaftaran KPPS, telah disyaratkan agar mencantumkan hasil cek kesehatan untuk mengetahui kondisi para KPPS.

 

"Kita dari awal lakukan pendaftaran secara terbuka. Selain lampirkan ijazah, ada tes kesehatan juga untuk kita ketahui kondisi calon KPPS," kata Wenti.

 

Untuk itu, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam menyediakan suplemen bagi para KPPS. Bahkan, pada hari H pemilu, puskesmas pun akan tetap beroperasi sebagai antisipasi jika ada KPPS yang butuh penanganan medis. 

 

Wenti berharap, para KPPS dapat menjadi agen perubahan yang positif untuk indonesia, serta menjadi teladan bagi masyarakat dalam berpartisipasi politik.