Kartiyus menyampaikan rasa senangnya karena Kementerian PAN dan RB baru saja mengumumkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sintang nilainya naik dari C ke B.

“SAKIP juga nilainya berhasil kita naikan dari C ke B. Tinggal kita berusaha naikan nilai SPBE dan MCP Korsupgah kita lagi. Itulah kenapa baru tahun ini banyak OPD kita dorong untuk melakukan zona integritas. Karena syaratnya SAKIP kita memang harus nilai B dulu. Habis itu baru zona integritas, lalu ke pencanangan wilayah bebas korupsi, baru kita canangkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi dalam reformasi birokrasi ini ada tahapnya. Kita mulai dari yang kecil dulu, ” terang Kartiyus.

OPD pertama yang sudah mencanangkan zona integritas yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Disusul Bappenda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan RSUD AM Djoen Sintang. Baru itu saja yang sudah mencanangkan zona integritas. Untuk ke depan semua OPD wajib canangkan zona integritas.

 Baca Juga: Sinergi Dengan BI dan OJK, Pemprov Kalbar Siap Hadapi Vuca

“Soal gedung untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, saran saya di eks RSUD AM Djoen Sintang saja. Masih banyak ruangan kosong tidak terpakai disana. Saya mendorong agar jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tetap semangat membina perpustakaan desa, kecamatan dan sekolah-sekolah, ” pesan Kartiyus.